Pemerintah Berikan Stimulus Ekonomi untuk Antisipasi Perlambatan Global

Pemerintah Indonesia mengambil langkah antisipatif terhadap potensi perlambatan ekonomi global dengan mengumumkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025, yang diperkirakan akan berdampak pada perekonomian nasional.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa situasi geopolitik global yang dinamis dan kebijakan tarif internasional menjadi faktor utama yang memicu kekhawatiran akan perlambatan ekonomi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025 direvisi turun dari 3,3 persen menjadi hanya 2,8 persen akibat ketidakpastian global ini.

"Situasi ini tentu akan memberikan pengaruh kepada perekonomian nasional. Baik itu dari sisi harga komoditas, harga dan ekspor, serta dari sisi volatilitas di sektor keuangan, yaitu nilai tukar maupun juga suku bunga," ujar Sri Mulyani.

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui lima paket stimulus ekonomi yang bertujuan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memperkuat stabilitas perekonomian nasional. Paket stimulus ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan sektor-sektor ekonomi yang rentan terhadap dampak perlambatan global.

Rincian Paket Stimulus Ekonomi

Lima paket stimulus ekonomi yang akan digulirkan pada Juni-Juli 2025 mencakup berbagai sektor, mulai dari transportasi hingga bantuan sosial. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 24,44 triliun, dengan rincian Rp 23,59 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rp 0,85 triliun dari sektor non-APBN atau dunia usaha.

Selain paket stimulus baru, pemerintah juga melanjutkan program-program yang sudah berjalan, seperti makan bergizi gratis (MBG), perumahan rakyat, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, serta rekonstruksi atau perbaikan sekolah-sekolah. Kombinasi antara stimulus baru dan program yang berkelanjutan ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta pengangguran.

Berikut adalah rincian lima paket stimulus ekonomi yang diumumkan:

• Diskon Tarif Transportasi: Pemerintah memberikan diskon tarif transportasi untuk semua moda transportasi selama libur sekolah, termasuk kereta api (diskon 30 persen), pesawat terbang (pembebasan PPN 6 persen), dan angkutan laut (diskon 50 persen). Total anggaran untuk diskon transportasi ini mencapai Rp 0,94 triliun dan diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dalam negeri.
• Diskon Tarif Tol: Diskon tarif tol sebesar 20 persen dari tarif normal berlaku untuk periode Juni-Juli 2025 dan diperkirakan akan dinikmati oleh 110 juta pengendara. Kebijakan ini akan diimplementasikan melalui operasi non-PPN.
• Penebalan Bantuan Sosial: Pemerintah meningkatkan bantuan sosial untuk kelompok masyarakat rentan dan miskin dengan memberikan tambahan dana Rp 200 ribu per bulan selama dua bulan kepada 18,3 juta kelompok penerima manfaat program kartu sembako. Selain itu, penerima manfaat juga akan menerima 10 kg beras gratis selama dua bulan. Total anggaran untuk penebalan bansos ini mencapai Rp 11,93 triliun.
• Bantuan Subsidi Upah (BSU): Pemerintah memberikan BSU kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota. Bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan selama dua bulan (total Rp 600 ribu) akan diberikan kepada pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, 565.000 guru honorer juga akan menerima BSU sebesar Rp 300 ribu per bulan selama dua bulan. Pemerintah juga memperpanjang diskon 50 persen untuk pembayaran jaminan kehilangan kerja (JKK) bagi 2,7 juta pekerja di lingkungan 6 industri padat karya.
• Diskon Iuran JKK: Pemerintah memberikan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50 persen bagi 17,3 juta pekerja yang menerima upah di bawah Rp 3,5 juta.

Sri Mulyani berharap bahwa paket stimulus ini dapat membantu menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 mendekati 5 persen, meskipun ada perkiraan perlambatan akibat kondisi global. Dengan menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah berharap dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.