Deflasi Beruntun Picu Kekhawatiran Perlambatan Ekonomi Nasional

Gelombang deflasi yang melanda Indonesia dalam beberapa bulan terakhir memicu kekhawatiran mendalam di kalangan ekonom. Data terbaru menunjukkan bahwa pada Mei 2025, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,37% secara month to month (mtm). Ironisnya, ini bukan kali pertama fenomena penurunan harga ini terjadi. Sebelumnya, pada Januari dan Februari tahun yang sama, Indonesia juga mencatat deflasi masing-masing sebesar 0,76% dan 0,48%.

Para ahli ekonomi berpendapat bahwa deflasi beruntun ini merupakan sinyal bahaya bagi perekonomian Indonesia. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, bahkan menyebutnya sebagai "lampu kuning" yang mengindikasikan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025. Menurutnya, deflasi yang berkepanjangan mencerminkan perilaku masyarakat yang cenderung menahan diri untuk berbelanja, yang pada akhirnya dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

"Ini bukan kesuksesan mengendalikan inflasi, tapi demand pull inflation-nya tidak bergerak naik. Artinya penduduk besar, tapi sebagian besar tahan belanja. Konsumsi rumah tangga yang lambat artinya ekonomi ke depan lebih menantang," jelas Bhima.

Senada dengan Bhima, Senior Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menyoroti akar permasalahan yang lebih dalam. Ia berpendapat bahwa kurangnya lapangan kerja yang tercipta menjadi salah satu faktor utama penyebab deflasi. Akibatnya, pendapatan masyarakat secara agregat tidak mengalami peningkatan, bahkan cenderung menurun akibat maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Karena banyak yang PHK, banyak masyarakat menahan pembelian dan kalau kita lihat mereka menggunakan tabungan untuk survival. Jadi menjadikan cadangan untuk membeli, tapi tidak dibelanjakan banyak-banyak," ujar Tauhid.

Menanggapi situasi ini, Tauhid mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis. Ia menekankan pentingnya diversifikasi negara tujuan ekspor dan negosiasi tarif untuk mengurangi dampak negatif dari gejolak ekonomi global. Selain itu, ia juga menyarankan agar pemerintah memberikan stimulus yang tepat sasaran, tidak hanya untuk kelas bawah, tetapi juga untuk kelas menengah. Stimulus di bidang infrastruktur, program padat karya, dan dukungan tambahan untuk sektor industri dinilai penting untuk menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berikut adalah beberapa langkah yang disarankan oleh Tauhid Ahmad:

• Diversifikasi negara tujuan ekspor
• Negosiasi tarif
• Stimulus di bidang infrastruktur
• Program padat karya
• Stimulus tambahan untuk sektor industri

Dengan langkah-langkah yang tepat dan responsif, diharapkan pemerintah dapat mengatasi tantangan deflasi ini dan menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi Indonesia.