Pemerintah Indonesia telah mengumumkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,4 triliun yang bertujuan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa paket stimulus ini mencakup lima inisiatif utama yang dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan sektor-sektor ekonomi yang terdampak.

Paket stimulus ini hadir di tengah kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi global yang dapat memengaruhi kinerja ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 tercatat sebesar 4,87 persen, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah berharap, dengan adanya stimulus ini, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 dapat dipertahankan di kisaran 5 persen.

Rincian Program Stimulus Ekonomi:

• Bantuan Subsidi Upah (BSU): Pemerintah mengalokasikan BSU sebesar Rp 300.000 per bulan untuk pekerja dan guru honorer dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Program ini menargetkan 17,3 juta pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan 565.000 guru honorer di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag). Bantuan ini akan disalurkan selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025, dengan total Rp 600.000 per penerima.
• Diskon Transportasi: Pemerintah memberikan diskon untuk tiket kereta api, pesawat kelas ekonomi, dan angkutan laut selama periode Juni-Juli 2025. Diskon tiket pesawat mencapai 30 persen, dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 300 miliar. Diskon ini diharapkan dapat dinikmati oleh 2,8 juta penumpang kereta api. Untuk tiket pesawat ekonomi, pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6 persen, dengan anggaran Rp 430 miliar untuk 6 juta penumpang. Sementara itu, diskon tiket angkutan laut sebesar 50 persen, dengan anggaran Rp 210 miliar.
• Diskon Tarif Tol: Pemerintah memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen bagi sekitar 110 juta pengguna jalan tol pada Juni-Juli 2025. Stimulus senilai Rp 650 miliar ini diberikan langsung oleh masing-masing Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tanpa menggunakan APBN.
• Tambahan Bantuan Sosial (Bansos): Pemerintah menambah bansos berupa kartu sembako senilai Rp 200.000 per bulan dan bantuan pangan beras 10 kilogram per bulan kepada 18,3 juta kelompok penerima manfaat. Dengan demikian, penerima akan menerima kartu sembako senilai Rp 400.000 yang dicairkan sekaligus pada bulan Juni 2025, serta beras 20 kilogram selama dua bulan. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 11,93 triliun untuk program ini.
• Diskon Iuran JKK: Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan memberikan diskon 50 persen untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama 6 bulan bagi 2,7 juta pekerja di enam industri padat karya. Tujuannya adalah untuk meringankan beban pekerja di sektor-sektor yang menghadapi tekanan akibat situasi global dan persaingan ekspor.

Pada awalnya, pemerintah berencana memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada Juni-Juli 2025. Namun, rencana ini dibatalkan karena proses penganggaran yang lebih lambat dari perkiraan. Sebagai gantinya, pemerintah meningkatkan nominal bantuan subsidi upah yang disalurkan kepada pekerja dan guru honorer, dari semula Rp 150.000 menjadi Rp 300.000 per bulan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa pemberian insentif berupa diskon transportasi dan diskon jalan tol sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Data BPS menunjukkan peningkatan jumlah wisatawan nusantara pada April 2025 sebesar 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Insentif ini diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat, terutama saat liburan sekolah pada Juni-Juli.

Dengan berbagai program stimulus ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terdampak.