Pemerintah Kabupaten Lebong, Bengkulu, menjatuhkan sanksi tegas terhadap lebih dari seribu aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan kecurangan dalam sistem absensi elektronik. Sanksi tersebut berupa penangguhan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama tiga bulan, mulai dari Januari hingga Maret.

Keputusan ini diambil setelah terungkapnya praktik manipulasi lokasi absensi yang dilakukan oleh para ASN menggunakan aplikasi fake GPS. Penemuan ini mengindikasikan adanya pelanggaran serius terhadap disiplin kerja dan integritas aparatur negara. Pj Sekretaris Daerah Lebong, Doni Swabuana, menyatakan bahwa perintah untuk memberikan sanksi ini datang langsung dari Bupati Lebong, Azhari.

"Bupati telah menginstruksikan bahwa ASN yang terbukti memanipulasi absensi elektronik tidak akan menerima TPP selama tiga bulan pertama tahun ini," ujar Doni Swabuana.

Menurut Doni, pembayaran TPP akan kembali dilakukan pada bulan April setelah sistem absensi diperbarui oleh vendor. Pembaruan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan mencegah terjadinya kecurangan serupa di masa mendatang. Selama masa pembaruan sistem, absensi dilakukan secara manual.

Terungkap pula bahwa ASN yang terlibat dalam praktik manipulasi absensi ini berasal dari berbagai tingkatan jabatan, termasuk dokter, kepala dinas, pejabat eselon II dan III, serta hampir seluruh camat di Kabupaten Lebong. Hal ini menunjukkan bahwa praktik kecurangan ini melibatkan berbagai lapisan birokrasi di Pemkab Lebong.

Doni Swabuana menambahkan, "Vendor sistem absensi menemukan ada 1.233 ASN yang terlibat manipulasi absensi. Modusnya adalah menggunakan fake GPS untuk memalsukan lokasi." Temuan ini kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti dengan penegakan disiplin.

Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan adanya permasalahan dalam pengawasan dan implementasi sistem absensi elektronik. Pemerintah Kabupaten Lebong diharapkan dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang komprehensif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan dan memastikan integritas seluruh ASN.