Menteri Keuangan telah menerbitkan regulasi baru terkait standar biaya penginapan bagi pejabat negara, khususnya di wilayah Jakarta. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025, yang mengatur Standar Biaya Masukan untuk Tahun Anggaran 2026. Peraturan ini mencakup biaya penginapan pejabat di berbagai daerah di Indonesia, dengan fokus utama pada alokasi untuk penginapan di Jakarta.

Angka fantastis terungkap untuk biaya menginap pejabat setingkat menteri, wakil menteri, eselon I, dan pejabat tinggi lainnya yang setara di Jakarta. PMK tersebut menetapkan standar biaya penginapan mencapai Rp 9.331.000 per orang per malam. Nilai ini jauh melampaui biaya rata-rata kamar mewah di hotel bintang lima di ibu kota. Sebagai perbandingan, biaya kamar dengan level tertinggi di hotel bintang lima Jakarta berkisar antara Rp 4.000.000 hingga Rp 6.000.000 per malam.

Alokasi untuk daerah lain juga diatur dalam PMK tersebut. Bali, yang sering menjadi tujuan perjalanan dinas pejabat, mendapatkan alokasi Rp 7.328.000 per malam untuk pejabat setingkat menteri dan eselon I. Sementara itu, biaya penginapan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ditetapkan sebesar Rp 5.100.000 per malam, Jawa Timur Rp 4.449.000, Jawa Barat Rp 5.812.000, Jawa Tengah Rp 6.129.000, dan Sulawesi Selatan Rp 4.820.000. Perbedaan alokasi ini menunjukkan adanya pertimbangan terhadap faktor-faktor seperti biaya hidup dan ketersediaan akomodasi di masing-masing daerah.

Regulasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran negara. Alokasi biaya penginapan yang tergolong mewah ini berpotensi memicu perdebatan publik, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil. Penting bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai dasar penetapan standar biaya ini dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara bertanggung jawab dan akuntabel.

Berikut adalah rincian alokasi biaya penginapan di beberapa daerah:

• Jakarta: Rp 9.331.000
• Bali: Rp 7.328.000
• DIY: Rp 5.100.000
• Jawa Timur: Rp 4.449.000
• Jawa Barat: Rp 5.812.000
• Jawa Tengah: Rp 6.129.000
• Sulawesi Selatan: Rp 4.820.000