Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, baru-baru ini menyampaikan pernyataan mengenai adanya indikasi serangan yang dilancarkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing terhadap program hilirisasi yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Serangan ini, menurut Bahlil, ditujukan untuk menghambat upaya Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah komoditas sumber daya alamnya.

Dalam sebuah acara yang bertajuk The 2nd Human Capital Summit 2025 di Jakarta, Bahlil mengungkapkan bahwa program hilirisasi Indonesia membutuhkan investasi yang sangat besar, diperkirakan mencapai 618 miliar dolar AS hingga tahun 2040. Saat ini, terdapat 18 proyek hilirisasi yang sedang berjalan di Indonesia, meliputi berbagai sektor seperti nikel, bauksit, perkebunan, dan perikanan. Proyek-proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Bahlil meyakini bahwa keberhasilan program hilirisasi Indonesia menjadi perhatian serius bagi beberapa negara lain. Ia menduga bahwa LSM-LSM asing tersebut diutus untuk menyerang kebijakan hilirisasi, khususnya yang berkaitan dengan komoditas nikel, bauksit, dan timah. Serangan ini disinyalir bertujuan untuk menggagalkan upaya Indonesia dalam menguasai pasar global dan meningkatkan daya saing.

"Ini yang sedang ditakuti oleh beberapa negara lain. Makanya sekarang banyak LSM yang serang-serang Indonesia menyangkut hilirisasi, serang menyangkut nikel, serang menyangkut bauksit, serang menyangkut timah, karena mereka tau ini," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan gentar menghadapi tekanan dari pihak manapun dan akan terus melanjutkan program hilirisasi. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan yang jelas untuk tidak mundur dari tekanan asing dalam upaya mewujudkan hilirisasi.

"Perintah bapak Presiden prabowo kepada kami, dan saya sebagai Menteri ESDM sejengkal pun saya tidak akan mundur dari tekanan asing untuk melanjutkan apa yang menjadi hilirisasi. Nggak ada. Negara ini sudah merdeka dan kemerdekaan itu kita rebut bukan pemberian," tegasnya.

Bahlil juga menekankan pentingnya kedaulatan negara dalam menentukan kebijakan ekonomi. Ia menyatakan bahwa Indonesia tidak akan membiarkan negara lain mengatur kebijakan dalam negerinya, sebagaimana Indonesia juga tidak pernah mencampuri urusan negara lain. Hilirisasi, menurutnya, adalah keputusan final yang harus tetap dijalankan meskipun menghadapi berbagai tantangan.

Sebagai informasi tambahan, pemerintah telah melakukan pemangkasan jumlah proyek hilirisasi dari 21 menjadi 18. Namun, Bahlil memastikan bahwa pemangkasan ini tidak akan mengurangi nilai investasi yang digelontorkan. Investasi untuk 18 proyek hilirisasi tersebut diperkirakan mencapai 45 miliar dolar AS atau sekitar Rp 730,2 triliun.

Beberapa proyek hilirisasi yang sedang berjalan antara lain adalah hilirisasi nikel, bauksit, refinery storage, perikanan, pertanian, perkebunan, sektor kehutanan, serta proyek gasifikasi batu bara atau dimethyl ether (DME). Selain itu, pemerintah juga sedang mengembangkan ekosistem baterai mobil milik Indonesia.

Bahlil mengungkapkan bahwa proyek hilirisasi untuk ekosistem baterai mobil akan segera memasuki tahap ground breaking pada bulan Juni 2025. Proyek ini merupakan hasil kerjasama antara CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) dengan BUMN, dengan tujuan untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik yang terintegrasi.

• Hilirisasi Nikel
• Hilirisasi Bauksit
• Refinery Storage
• Perikanan
• Pertanian
• Perkebunan
• Sektor Kehutanan
• Proyek Gasifikasi Batu Bara (DME)
• Pengembangan Ekosistem Baterai Mobil

"Juni itu kita akan ground breaking untuk ekosistem baterai mobil CATL yeng kerja sama dengan BUMN, setelah itu akan masuk tahap berikutnya lagi," pungkas Bahlil.