Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti adanya indikasi pemaksaan terhadap perusahaan-perusahaan untuk berpartisipasi dalam gelaran bursa kerja atau job fair, terutama di kawasan-kawasan industri. Praktik ini menjadi perhatian karena diduga tidak sejalan dengan tujuan utama penyelenggaraan job fair itu sendiri, yaitu untuk memfasilitasi rekrutmen tenaga kerja yang efektif.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa pemaksaan ini kerap kali dilakukan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, partisipasi perusahaan dalam job fair menjadi sekadar formalitas belaka, tanpa adanya komitmen nyata untuk merekrut tenaga kerja. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas job fair sebagai instrumen untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Menurut Askar, meskipun tidak ada aturan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk terlibat dalam job fair, pemerintah daerah sering kali menggunakan berbagai cara untuk menekan perusahaan agar berpartisipasi. Hal ini bisa berupa imbauan, tekanan politis, atau bahkan ancaman sanksi administratif. Akibatnya, perusahaan terpaksa mengikuti job fair meskipun tidak memiliki kebutuhan riil untuk merekrut karyawan baru.

Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa proses rekrutmen dalam job fair seringkali hanya terbatas pada pendaftaran administrasi. Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menjelaskan bahwa job fair konvensional umumnya tidak menyertakan sesi wawancara langsung, yang merupakan bagian penting dari proses rekrutmen yang efektif. Hal ini menyebabkan waktu tunggu yang lama bagi para pencari kerja untuk mendapatkan kepastian mengenai status lamaran mereka.

Huda menambahkan bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki platform SIAPkerja yang seharusnya dapat memfasilitasi proses rekrutmen secara online. Platform ini memungkinkan para pencari kerja untuk mengunggah profil mereka dan melamar pekerjaan secara langsung, sementara perusahaan dapat memasang lowongan kerja dan mencari kandidat yang sesuai. Namun, efektivitas platform SIAPkerja masih perlu dievaluasi lebih lanjut, terutama dalam hal memastikan bahwa semua pencari kerja terdaftar dan perusahaan secara aktif menggunakan platform tersebut.

CELIOS menilai bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan job fair. Pemerintah harus memastikan bahwa job fair benar-benar efektif dalam memfasilitasi rekrutmen tenaga kerja dan tidak hanya menjadi ajang formalitas belaka. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pemanfaatan platform SIAPkerja dan mendorong perusahaan untuk menggunakan platform tersebut sebagai bagian dari strategi rekrutmen mereka.

Berikut poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• Pemaksaan Partisipasi: CELIOS menyoroti adanya praktik pemaksaan terhadap perusahaan untuk berpartisipasi dalam job fair oleh pemerintah daerah.
• Formalitas: Keterlibatan perusahaan seringkali hanya bersifat formalitas tanpa adanya komitmen nyata untuk merekrut tenaga kerja.
• Kurangnya Efektivitas: Job fair konvensional seringkali tidak menyertakan sesi wawancara langsung, sehingga memperlambat proses rekrutmen.
• Platform SIAPkerja: Pemerintah memiliki platform SIAPkerja yang dapat memfasilitasi rekrutmen secara online, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.
• Evaluasi: Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan job fair dan meningkatkan pemanfaatan platform SIAPkerja.