Investigasi Kementan Ungkap Anomali Distribusi Beras di Pasar Induk Cipinang

Kementerian Pertanian (Kementan) tengah melakukan investigasi terkait dengan lonjakan volume distribusi beras yang tidak lazim di Pasar Induk Cipinang. Hal ini menyusul temuan data yang dianggap janggal terkait dengan pergerakan stok beras di pusat perdagangan beras utama ibukota tersebut.

Mentan Andi Amran Sulaiman sebelumnya menyoroti adanya indikasi kelangkaan beras di Pasar Induk Cipinang yang menyebabkan kenaikan harga. Namun, setelah dilakukan penelusuran data, Kementan menemukan fakta bahwa stok beras di Food Station Tjipinang Jaya dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang stabil, bahkan cenderung tinggi. Data menunjukkan stok awal beras pada Januari 2025 mencapai 50 ribu ton, sebuah angka yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tiga hingga empat tahun sebelumnya.

Kejanggalan muncul ketika data pada 28 Mei 2025 menunjukkan perbedaan signifikan antara jumlah beras yang masuk dan keluar dari gudang. Tercatat, stok awal beras mencapai 55.853 ton, dengan tambahan 2.108 ton beras masuk. Namun, volume beras yang keluar mencapai 11.410 ton. Angka ini jauh melampaui rata-rata distribusi beras harian dalam lima tahun terakhir, yang berkisar antara 1.400 hingga 3.500 ton.

"Ke mana 11 ribu ton ini didistribusikan?" tanya Amran. Pihaknya bersama Satgas Pangan Polri tengah menyelidiki kemungkinan adanya praktik yang tidak sehat dalam pendistribusian beras tersebut. Salah satu dugaan yang mengemuka adalah adanya upaya untuk memainkan harga beras di pasaran.

Menurut Amran, jika stok beras dianggap sedikit, maka akan muncul permintaan untuk impor beras. Hal ini dinilai tidak relevan mengingat stok beras nasional saat ini dalam kondisi yang memadai. Diduga, beras yang keluar dari Cipinang tersebut akan dicampur (blending) dengan beras lokal, kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Praktik semacam ini dianggap merugikan konsumen dan petani.

Satgas Pangan Polri Turut Serta dalam Penyelidikan

Kepala Satgas Pangan Polri, Helfi Assegaf, menyatakan bahwa pihaknya terus mendalami motif dan fakta di lapangan terkait dengan ketidaksesuaian data tersebut. Pihaknya menemukan kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai keberadaan beras yang telah keluar dari gudang. Saat ditanya oleh penyidik, pihak terkait belum dapat memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan pendistribusian beras tersebut.

Helfi menambahkan, jika terbukti ada manipulasi data, hal ini dapat berimplikasi pada pengambilan kebijakan pemerintah. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan yang keliru, terutama dalam situasi surplus beras seperti saat ini. Jika impor beras tetap dilakukan, hal ini dapat merugikan petani karena harga beras akan semakin tertekan.

Temuan ini juga bersamaan dengan adanya permintaan dari pedagang Pasar Induk Cipinang untuk segera merealisasikan impor beras. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa manipulasi data tersebut dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan impor beras. Satgas Pangan Polri akan terus melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap fakta sebenarnya dan menindak tegas pelaku yang terlibat dalam praktik yang merugikan masyarakat dan negara.