Polemik Bursa Ketum PPP: Manuver Romahurmuziy Dikecam Senior Partai
Kritik Pedas Politisi Senior PPP Terhadap Langkah Romahurmuziy
Politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Yahidin Umar, melontarkan kritik tajam terhadap langkah yang diambil oleh mantan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy (Rommy), terkait penjajakan tokoh-tokoh eksternal untuk menduduki posisi ketua umum partai. Yahidin menilai bahwa upaya tersebut bukanlah solusi yang tepat untuk mengembalikan kejayaan PPP.
"Solusi itu tidak harus serta-merta mencari orang dari luar partai. Kita harus melakukan evaluasi internal secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kekurangan dan penyebab kekalahan sebelumnya. Langkah ini harus kita lakukan secara komprehensif," ujar Yahidin dalam keterangannya.
Menurutnya, tindakan menggaet tokoh eksternal tanpa melakukan evaluasi internal yang mendalam akan menciptakan kesan bahwa PPP sedang diperjualbelikan. Yahidin menegaskan bahwa PPP memiliki kader internal yang potensial dan mumpuni untuk memimpin partai.
Evaluasi Internal Lebih Mendesak
Yahidin menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kekalahan PPP pada Pemilu 2024 sebelum mempertimbangkan figur eksternal. Ia juga menyoroti dominasi Rommy dalam menjaring calon ketua umum, yang dinilai tidak mencerminkan keputusan kolektif partai. Ia mengingatkan bahwa mekanisme pemilihan ketua umum telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, dan setiap perubahan kebijakan strategis harus melalui forum Muktamar.
"Memang benar bahwa AD/ART adalah pedoman dasar, bukan kitab suci. Namun, perubahan itu harus berasal dari peserta Muktamirin di Muktamar, dan keputusannya bukan hanya di tangan Rommy seorang," tegas Yahidin.
Kekhawatiran Akan Citra Partai
Lebih lanjut, Yahidin mengungkapkan kekhawatirannya bahwa upaya Rommy untuk membujuk sejumlah tokoh nasional agar bersedia memimpin PPP justru akan merusak citra partai. Ia menilai bahwa rekam jejak Rommy yang pernah terjerat kasus korupsi masih melekat di ingatan publik dan berpotensi menggerus elektabilitas partai.
Untuk itu, Yahidin mengajak seluruh elemen partai untuk lebih fokus pada upaya kolektif dalam membenahi internal partai, sehingga PPP dapat kembali memperoleh kepercayaan publik. Ia mengungkapkan bahwa kekisruhan panjang sejak Rommy tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyebabkan banyak kader yang hengkang dan memicu perpecahan internal. Oleh karena itu, introspeksi diri dianggap sebagai langkah krusial untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Bursa Calon Ketua Umum Didominasi Figur Eksternal
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, PPP tengah mempersiapkan diri untuk menggelar Muktamar pada bulan September 2025 guna memilih ketua umum yang baru. Namun, bursa calon ketua umum yang muncul saat ini didominasi oleh nama-nama dari luar partai atau non-kader.
Romahurmuziy sebelumnya menyebutkan beberapa tokoh nasional yang masuk dalam bursa calon ketua umum, antara lain mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Rommy mengakui bahwa ia memang menawarkan kesempatan kepada sejumlah tokoh dari luar partai untuk bergabung dan memimpin PPP.
Menurut Rommy, langkah ini perlu diambil karena PPP membutuhkan figur yang luar biasa agar dapat kembali meraih kursi di parlemen. Ia berpendapat bahwa upaya untuk mengembalikan PPP ke Senayan bukanlah tugas yang mudah, mengingat belum ada sejarahnya sejak tahun 1998 partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali bangkit. Oleh karena itu, dibutuhkan kekuatan dan pemimpin yang luar biasa untuk memimpin PPP.
Langkah yang diambil oleh Rommy ini menuai kritik dari berbagai pihak, yang menganggapnya sebagai bentuk "obral" kursi ketua umum partai dan tindakan yang tidak etis. Bahkan, ada yang menilai bahwa Rommy telah mengeksploitasi dan memperdagangkan partai. Beberapa pihak menegaskan bahwa PPP memiliki mekanisme yang diatur dalam AD/ART terkait dengan masuk dan keluarnya anggota partai, termasuk proses pemilihan ketua umum.
- Evaluasi Internal Partai
- Pentingnya Solidaritas Kader
- Menjaga Marwah Partai