markdown Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyoroti urgensi penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam industri nikel Indonesia. Menurutnya, ESG bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan syarat mutlak agar industri nikel nasional dapat bersaing di pasar ekspor global yang semakin ketat.

Dalam forum ESG Mining Forum 2025 di Jakarta, Eddy Soeparno menekankan, standar ESG kini telah menjadi 'license to operate'. Lembaga keuangan kini menjadikan ESG sebagai salah satu persyaratan utama dalam menyalurkan pinjaman kepada pelaku usaha di sektor pertambangan. Negara-negara tujuan ekspor nikel Indonesia, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, juga semakin ketat dalam menerapkan standar ESG pada produk yang mereka impor.

"Tanpa adanya tata kelola ESG yang transparan, produk turunan nikel kita akan ditolak," tegas Eddy.

Eddy Soeparno mendesak agar industri nikel segera berbenah diri dan mengimplementasikan prinsip ESG secara menyeluruh dan serius. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis di pasar ekspor.

"Permasalahan tambang dan smelter nikel Indonesia yang kerap diwarnai pemberitaan negatif, seperti kecelakaan kerja, deforestasi, dan limbah, harus segera diatasi dengan aksi nyata melalui penerapan ESG yang konsekuen, transparan, dan siap diaudit," tegasnya.

Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin global dalam pertambangan nikel berkelanjutan. Eddy Soeparno yakin bahwa kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan pemegang saham yang memprioritaskan ESG, dapat mewujudkan visi tersebut.

Eddy Soeparno juga mengingatkan bahwa isu keberlanjutan, transisi energi, pemberdayaan perempuan, dan tata kelola yang baik kini menjadi perhatian utama konsumen, lembaga keuangan, dan lembaga pemeringkat risiko global.

"Tekanan terhadap permasalahan lingkungan hidup, tata kelola, dan isu-isu sosial tidak lagi terbatas pada aktivis lingkungan, tetapi juga masyarakat luas, termasuk konsumen, lembaga adat, institusi perbankan, generasi muda, bahkan tokoh-tokoh internasional," ungkapnya.

Sebagai pimpinan MPR, Eddy Soeparno berkomitmen untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang mengedepankan prinsip keberlanjutan. Ia menegaskan bahwa isu lingkungan, sosial, dan tata kelola akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi sesuai amanat konstitusi.

Berikut poin-poin penting yang disampaikan Eddy Soeparno dalam forum tersebut:

• ESG sebagai Syarat Mutlak: ESG bukan lagi sekadar inisiatif, melainkan prasyarat utama untuk bersaing di pasar global.
• Tekanan dari Lembaga Keuangan: Lembaga keuangan menjadikan ESG sebagai syarat utama pemberian pinjaman.
• Tuntutan Negara Tujuan Ekspor: Negara-negara seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat menerapkan standar ESG yang ketat pada produk impor.
• Reputasi Industri: Permasalahan lingkungan dan sosial di industri nikel harus segera diatasi melalui penerapan ESG yang transparan.
• Potensi Indonesia: Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin global dalam pertambangan nikel berkelanjutan.
• Perubahan Perhatian Global: Isu keberlanjutan, transisi energi, pemberdayaan perempuan, dan tata kelola yang baik semakin menjadi perhatian utama.