Pemerintah melalui Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memberikan klarifikasi terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendapatkan pendanaan asing. Klarifikasi ini bertujuan untuk meluruskan interpretasi yang berkembang setelah pidato Presiden Prabowo pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat.

Menurut Hasan Nasbi, Presiden Prabowo tidak bermaksud untuk menggeneralisasi atau menuding seluruh LSM yang menerima dana dari luar negeri sebagai pihak yang mengadu domba masyarakat Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa banyak LSM memiliki kontribusi positif dan signifikan bagi kemajuan bangsa, terutama dalam bidang pendidikan, isu-isu sosial, dan kegiatan kemanusiaan. Lembaga-lembaga seperti ini tidak termasuk dalam kategori yang menjadi perhatian Presiden Prabowo.

"Yang ditekankan oleh Bapak Presiden bukan seluruh LSM, bukan LSM secara keseluruhan. Jadi tidak dipukul rata secara umum," tegas Hasan Nasbi di Jakarta, seraya menambahkan bahwa pemerintah memiliki apresiasi terhadap peran penting yang dimainkan banyak LSM dalam pembangunan negara.

Fokus utama Presiden Prabowo adalah pada LSM-LSM tertentu yang terindikasi melakukan kegiatan yang merugikan persatuan dan kesatuan bangsa. Lembaga-lembaga ini, menurut informasi yang dimiliki Presiden, kerap kali mendiskreditkan pemerintah dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar dan memprovokasi konflik di tengah masyarakat.

"Sebagai Presiden, tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya. Siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu, baik itu berorganisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini," jelas Hasan.

Informasi ini, lanjut Hasan, didasarkan pada pengalaman panjang Presiden Prabowo dalam mengamati dinamika politik dan sosial di Indonesia. Sebagai seorang tokoh yang telah lama berkecimpung dalam pemerintahan dan memiliki pemahaman mendalam tentang sejarah bangsa, Presiden Prabowo menyadari adanya potensi intervensi asing dalam berbagai peristiwa penting di Indonesia.

"Bapak Presiden juga mengalami banyak sekali perjalanan sejarah. Beliau paham betul bahwa dalam banyak kejadian-kejadian di Republik kita ini tidak terlepas dari intervensi asing. Dalam berbagai perubahan besar yang terjadi di Republik kita, itu tidak terlepas dari intervensi asing," ungkap Hasan.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus pada LSM-LSM yang secara terang-terangan mendiskreditkan bangsa dan pemerintah, mencemooh upaya-upaya pembangunan, serta berusaha menggagalkan program-program prioritas pemerintah. Menurutnya, aktivitas semacam ini dapat menghambat kemajuan bangsa dan merusak stabilitas nasional.

Sebelumnya, dalam pidatonya di Hari Kelahiran Pancasila, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinannya tentang adanya pihak asing yang mendanai LSM untuk mengadu domba masyarakat Indonesia. Beliau juga menyoroti klaim pihak-pihak tersebut sebagai penegak demokrasi, HAM, dan kebebasan pers, yang menurutnya hanya merupakan versi mereka sendiri.

Pernyataan Presiden Prabowo ini kemudian memicu berbagai reaksi dan interpretasi di kalangan masyarakat, sehingga Istana Kepresidenan merasa perlu untuk memberikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kegaduhan yang tidak perlu.

Klarifikasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pandangan Presiden Prabowo terhadap LSM dan peran mereka dalam pembangunan bangsa. Pemerintah tetap membuka diri untuk bekerja sama dengan LSM-LSM yang memiliki komitmen untuk memajukan Indonesia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.