Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan langkah signifikan dalam modernisasi tata kelola pemerintahan desa melalui peluncuran sistem e-budgeting dan e-voting. Kebijakan ini menandai era baru transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan proses demokrasi di tingkat desa. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara resmi menandatangani regulasi yang menjadi landasan hukum bagi implementasi kedua sistem tersebut pada hari Selasa (3/5/2025).

Dalam keterangan resminya, Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa sistem e-budgeting akan mengubah secara fundamental cara desa mengelola keuangannya. Seluruh transaksi keuangan desa, mulai dari penerimaan dana hingga pengeluaran, akan dilakukan secara digital. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Dengan sistem digital, setiap aliran dana dapat dilacak dengan mudah, sehingga potensi penyimpangan dapat terdeteksi lebih dini. "Data digital tidak bisa membohongi," tegasnya, menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan.

Selain e-budgeting, Pemprov Jabar juga mendorong implementasi sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat proses demokrasi dan mengurangi biaya politik yang seringkali tinggi dalam pemilihan konvensional. Diharapkan, dengan e-voting, partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa akan meningkat, dan prosesnya akan menjadi lebih efisien. Dengan sistem ini, warga dapat memberikan suara mereka secara digital, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan meminimalkan potensi kecurangan.

Kedua kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Jabar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan akuntabel. Gubernur Dedi Mulyadi berharap bahwa implementasi e-budgeting dan e-voting akan membawa semangat baru bagi seluruh warga desa di Jawa Barat, menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Berikut adalah poin-poin utama dari inisiatif ini:

• E-Budgeting: Digitalisasi seluruh transaksi keuangan desa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
• E-Voting: Penerapan sistem pemilihan digital untuk mempercepat proses demokrasi dan menekan biaya politik.
• Transparansi: Meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa dan proses pemilihan.
• Efisiensi: Mempercepat proses administrasi dan mengurangi biaya terkait tata kelola pemerintahan desa.
• Akuntabilitas: Memastikan pengelolaan keuangan desa yang lebih bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan implementasi kedua sistem ini, Jawa Barat menunjukkan komitmennya untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di tingkat desa.