Gelombang isu perombakan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat ke permukaan, memicu berbagai spekulasi di kalangan pengamat politik dan masyarakat. Menanggapi hal ini, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, memberikan keterangan resmi dari Kantor PCO di Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025).

Nasbi menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah sebuah kemungkinan yang selalu ada. Namun, ia menekankan bahwa keputusan final dan waktu pelaksanaan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo, sebagai hak prerogatifnya. "Hanya Presiden yang tahu karena ini hak prerogatif Presiden. Jadi suara-suara di luar anggap saja bagian dari bunga-bunga demokrasi. Apakah akan ada? Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi," ujarnya.

Lebih lanjut, Nasbi menjelaskan bahwa berbagai isu reshuffle yang beredar saat ini hanyalah spekulasi belaka. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing oleh rumor yang belum dikonfirmasi oleh pihak Istana. Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki mekanisme penilaian yang komprehensif dan objektif dalam menentukan apakah seorang menteri masih layak untuk dipertahankan atau tidak.

"Karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya Presiden. Orang yang di luar kan nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja," imbuhnya.

Dalam proses evaluasi tersebut, Presiden akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kinerja, kontribusi, dan integritas masing-masing anggota kabinet. Nasbi menambahkan bahwa keputusan reshuffle akan didasarkan pada kepentingan negara dan efektivitas pemerintahan.

Menanggapi interpretasi atas amanat Presiden Prabowo pada upacara Hari Lahir Pancasila, di mana Presiden meminta anggota kabinet yang merasa tidak mampu menjalankan pemerintahan dengan bersih dan bebas dari korupsi untuk mengundurkan diri, Nasbi menjelaskan bahwa pernyataan tersebut bersifat umum dan tidak ditujukan kepada individu tertentu.

"Ini peringatan secara umum, dan itu berlaku buat siapa saja. Tidak ditujukan ke orang-orang atau nama-nama tertentu. Kira-kira begitu," jelasnya.

Sebelumnya, desakan untuk melakukan reshuffle kabinet juga datang dari berbagai pihak, termasuk aktivis Rocky Gerung, yang menilai bahwa Kabinet Merah Putih membutuhkan energi baru untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pemerintahan.