Dalam upaya mengantisipasi dampak musim kemarau tahun 2025, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah proaktif dengan menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi swasembada pangan. Instruksi ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di tengah potensi tantangan iklim.

Arahan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Swasembada Pangan Menghadapi Musim Kemarau 2025 yang digelar secara hybrid. Mendagri menekankan bahwa swasembada pangan bukan hanya soal kemandirian, tetapi juga memiliki implikasi signifikan terhadap pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas harga pangan, menurutnya, adalah kunci untuk menjaga daya beli masyarakat.

Stabilitas Pangan dan Antisipasi Kemarau

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi Mei 2025 berada pada angka 1,60 persen year-on-year (yoy), mengindikasikan stabilitas harga pangan yang relatif baik. Namun, Mendagri mengingatkan agar Pemda tidak terlena dan tetap waspada terhadap potensi dampak kemarau. Meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kemarau basah, pemerintah tetap menargetkan peningkatan produksi pertanian, bahkan membuka peluang ekspor beras.

"Kita salah satu konsumen beras dunia. Selama ini kita importir beras, tetapi kalau bisa swasembada pangan apalagi mengekspor. Itu akan sangat berpengaruh pada harga beras dunia karena dari konsumen menjadi eksportir," ujar Tito.

Pengelolaan Stok dan Peran Daerah

Mendagri juga menyoroti pentingnya penyerapan dan pengelolaan stok beras secara optimal, terutama di daerah dengan harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia mengapresiasi peran Bulog dalam penyerapan beras dan mengajak seluruh kepala daerah, sekretaris daerah, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pertanian, untuk berkolaborasi.

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri juga akan menggelar rapat khusus dengan inspektorat daerah untuk memantau progres percepatan produksi pangan di masing-masing wilayah. Sistem pelaporan akan dibuat untuk memantau daerah yang aktif menangani pompanisasi dan irigasi, serta ketersediaan air. Evaluasi akan dilakukan terhadap daerah yang kurang responsif.

Dukungan dari Kementerian Pertanian

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam kesempatan yang sama, menyampaikan bahwa stok beras nasional saat ini mencapai 4 juta ton, angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Ia menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan untuk menjaga dan meningkatkan produksi beras, terutama pada periode Juni hingga September yang krusial.

Program pompanisasi akan terus digencarkan untuk menjaga produktivitas sawah di tengah minimnya curah hujan. Mentan memastikan ketersediaan 80.000 unit pompa di seluruh Indonesia, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) dan perbaikan irigasi.

Pembenahan Irigasi

Mentan juga menyoroti problematika irigasi yang belum terintegrasi antarlevel pemerintahan. Banyak proyek irigasi tidak berdampak signifikan karena sistemnya tidak terkoneksi dari hulu ke hilir. Untuk mengatasi hal ini, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Inpres ini mengatur pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi di Indonesia, termasuk jaringan primer, sekunder, dan tersier, dengan tujuan meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya pada lahan yang mengandalkan sistem irigasi. Dengan adanya Inpres ini, diharapkan pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi dapat dilakukan secara lebih terpadu dan efektif, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi fokus pemerintah dalam menghadapi potensi kemarau dan menjaga stabilitas pangan:

• Percepatan Swasembada Pangan: Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat realisasi swasembada pangan.
• Pengelolaan Stok Beras: Penyerapan dan pengelolaan stok beras harus dilakukan secara optimal.
• Pompanisasi dan Irigasi: Program pompanisasi dan perbaikan irigasi menjadi prioritas.
• Sinergi Antar Lembaga: Kerjasama antara Kemendagri, Kementan, Bulog, dan pemerintah daerah sangat penting.
• Pemantauan dan Evaluasi: Itjen Kemendagri akan memantau dan mengevaluasi progres di daerah.

Dengan langkah-langkah antisipatif ini, pemerintah berupaya meminimalkan dampak negatif kemarau terhadap produksi pangan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.