Pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dianggap berpotensi memecah belah persatuan bangsa menuai perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memberikan klarifikasi mengenai kriteria LSM yang dimaksud oleh Prabowo. Dalam keterangan pers yang disampaikan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Hasan menegaskan bahwa sorotan Presiden tidak ditujukan kepada seluruh LSM, melainkan pada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki karakteristik spesifik.

Menurut Hasan, LSM yang dimaksud adalah kelompok yang secara aktif merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini diindikasikan dengan tindakan mendiskreditkan pemerintah melalui penyebaran informasi yang tidak akurat atau bersifat hoaks. Lebih lanjut, Hasan menjelaskan bahwa LSM tersebut seringkali diindikasikan terlibat dalam upaya mengadu domba antar komponen bangsa, sehingga berpotensi memecah belah persatuan. Ciri lain yang menonjol dari LSM ini adalah kecenderungan untuk mencemooh pemerintah dan meremehkan upaya-upaya kemajuan yang sedang dilakukan.

Berikut adalah poin-poin yang menjadi perhatian pemerintah :

• Merongrong persatuan dan kesatuan bangsa.
• Mendiskreditkan pemerintah dengan menyebarkan hoaks.
• Mengadu domba dan memecah belah persatuan.
• Mencemooh pemerintah dan meremehkan upaya kemajuan bangsa.
• Berupaya menggagalkan program-program pemerintah.

Hasan juga menyoroti bahwa LSM-LSM ini memiliki kecenderungan untuk berupaya membatalkan atau menghambat program-program pemerintah yang sedang berjalan. Pemerintah menegaskan bahwa tidak semua LSM atau organisasi non-pemerintah (NGO) dianggap sebagai ancaman. Fokus utama adalah pada LSM yang terindikasi melakukan tindakan yang merugikan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghambat kemajuan negara.

Sebelumnya, Prabowo Subianto dalam pidatonya pada upacara Hari Lahir Pancasila menyoroti keberadaan LSM yang dianggapnya didanai oleh pihak asing untuk mengadu domba bangsa Indonesia. Prabowo juga menyinggung pihak-pihak asing yang mengklaim diri sebagai penegak demokrasi, HAM, dan kebebasan pers, namun dengan standar yang berbeda dan menguntungkan kepentingan mereka sendiri. Pernyataan ini disampaikan di hadapan para menteri dan pejabat negara yang hadir dalam upacara tersebut.