Dalam sebuah pertemuan bilateral yang berlangsung di Paris, Prancis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, bertemu dengan Direktur Jenderal (Dirjen) World Trade Organization (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala. Pertemuan ini menjadi sorotan utama di sela-sela agenda hari pertama Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri (PTM) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2025.

Menko Airlangga Hartarto menyampaikan komitmen kuat Indonesia terhadap sistem perdagangan multilateral yang adil dan inklusif. Beliau menekankan peran sentral WTO dalam memajukan dan memperkuat kerangka perdagangan global yang berbasis aturan. Indonesia, sebagai negara berkembang, berharap WTO terus memberikan dukungan konkret kepada negara-negara berkembang lainnya, terutama dalam meningkatkan kapasitas perdagangan mereka agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam sistem perdagangan global.

Beberapa poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi:

• Isu Pertanian: Pembahasan mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam sektor pertanian global, termasuk bagaimana WTO dapat memfasilitasi perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi produk pertanian.
• Sektor Perikanan: Diskusi mengenai upaya untuk mengatasi praktik penangkapan ikan ilegal dan tidak dilaporkan (IUU Fishing), serta bagaimana WTO dapat berperan dalam mempromosikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
• Perdagangan Elektronik: Pertumbuhan pesat e-commerce dan implikasinya terhadap perdagangan internasional menjadi fokus perhatian. Pembahasan mencakup bagaimana WTO dapat mengembangkan aturan dan kerangka kerja yang relevan untuk memfasilitasi perdagangan elektronik lintas batas yang aman dan efisien.

Indonesia telah menjadi anggota WTO berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Sebagai anggota, Indonesia telah merasakan manfaat signifikan dalam meningkatkan perdagangan internasional. Prinsip-prinsip seperti National Treatment, Most Favoured Nations (MFN), Special and Differential Treatment (SDT), dan program peningkatan kapasitas telah dimanfaatkan secara optimal.

Selain pertemuan bilateral ini, Menko Airlangga juga dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan informal para menteri WTO. Pertemuan ini akan membahas agenda reformasi WTO yang bertujuan untuk memperkuat efektivitas dan relevansi organisasi tersebut dalam menghadapi tantangan perdagangan global yang terus berkembang.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Wakil Tetap Republik Indonesia di Jenewa, serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.