Aksi protes mewarnai suasana di SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, ketika ratusan siswa kelas X dan XI menyuarakan keresahan mereka terkait dugaan praktik yang kurang transparan dalam pengelolaan dana kegiatan sekolah. Unjuk rasa yang berlangsung pada Selasa (6/3/2025) ini, dipicu oleh beberapa faktor, termasuk permintaan tanda tangan kehadiran yang dinilai janggal dan sorotan terhadap fasilitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang minim.

Para siswa mempertanyakan kejelasan mengenai sejumlah pungutan yang diklaim sebagai sumbangan untuk pembangunan gedung dan pengadaan fasilitas penunjang belajar, seperti alat pendingin ruangan. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah permintaan tanda tangan kehadiran dalam berbagai kegiatan sekolah, seperti buka puasa bersama dan pesantren kilat, yang dianggap tidak sesuai dengan realita yang mereka alami. Seorang siswa kelas XI, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan kecurigaannya bahwa tanda tangan tersebut diminta setelah kegiatan berlangsung, bahkan tanpa adanya pemberian snack atau fasilitas lain yang dijanjikan.

"Kami mempertanyakan validitas tanda tangan ini. Kami diminta untuk menandatangani sesuatu yang kami sendiri tidak tahu apa tujuannya," ujar siswa tersebut, mencerminkan kebingungan dan ketidakpercayaan di antara para siswa. Mereka merasa ada ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan pihak sekolah dan pengalaman mereka selama mengikuti kegiatan. Kecurigaan ini semakin diperkuat dengan kondisi fasilitas UKS yang memprihatinkan. Para siswa mengeluhkan minimnya peralatan medis dan obat-obatan, memaksa pengurus UKS untuk menggunakan dana pribadi dalam memberikan pertolongan pertama kepada siswa yang sakit.

Menanggapi keluhan para siswa, Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadhan, memberikan klarifikasi terkait permintaan tanda tangan kehadiran. Ia menjelaskan bahwa tanda tangan tersebut diperlukan untuk keperluan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan buka bersama Ramadhan 2025. Pihak tata usaha baru meminta tanda tangan kehadiran pelajar baru-baru ini dengan alasan untuk memperbaiki surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan. Sahri menegaskan bahwa seluruh peserta kegiatan buka bersama telah menerima snack sesuai dengan yang direncanakan, dan hal ini dapat dibuktikan melalui dokumentasi kegiatan. Meskipun demikian, ia mengakui adanya kesalahpahaman yang menyebabkan munculnya kembali permasalahan ini.

Berikut poin-poin yang menjadi perhatian siswa:

• Pungutan Dana: Kejelasan penggunaan dana sumbangan untuk pembangunan gedung dan fasilitas sekolah.
• Tanda Tangan Kehadiran: Permintaan tanda tangan yang dianggap janggal dan tidak transparan.
• Fasilitas UKS: Kondisi UKS yang minim peralatan dan obat-obatan.

Aksi protes ini menjadi momentum bagi seluruh pihak terkait untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi yang lebih baik, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan saling percaya di SMAN 9 Tambun Selatan.