Penyalahgunaan Wewenang Pengelola Picu Penutupan Sementara Wisata Air Terjun Grojogan Sewu

Sebuah insiden penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan tiket wisata di Air Terjun Grojogan Sewu, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, berujung pada penutupan sementara objek wisata tersebut. Peristiwa yang bermula dari cekcok antar beberapa individu di lokasi wisata dan terekam dalam video yang beredar luas di media sosial ini, mengungkap permasalahan mendasar terkait pengelolaan dan pengawasan di destinasi wisata yang baru lima bulan diresmikan tersebut. Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengambil langkah tegas dengan menutup sementara Grojogan Sewu guna menyelidiki dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Keputusan ini diambil setelah beredarnya video yang memperlihatkan perselisihan di lokasi wisata tersebut.

Investigasi yang dilakukan mengungkap akar permasalahan tersebut terletak pada penyalahgunaan surat kuasa oleh oknum pengelola Grojogan Sewu, yang bernama Suhuda. Muhammad Rizal, investor di Grojogan Sewu, menjelaskan bahwa Suhuda telah menyalahgunakan surat kuasa yang diberikan oleh Bumdes Sumber Makmur, pengelola resmi air terjun Grojogan Sewu. Surat kuasa tersebut sejatinya hanya diberikan untuk urusan perizinan dan keamanan, bukan untuk penarikan tiket masuk. Namun, Suhuda terbukti menarik tiket masuk di loket Air Terjun Tumpak Sewu, lokasi wisata yang berdekatan dan dikelola secara terpisah oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Perbedaan pengelolaan antara Grojogan Sewu (Bumdes) dan Tumpak Sewu (Pokdarwis) menjadi latar belakang penting dalam memahami kompleksitas insiden ini. Atas penyalahgunaan wewenang tersebut, surat kuasa Suhuda telah dicabut oleh direktur Bumdes yang baru. Perbedaan pengelolaan ini turut menyoroti pentingnya koordinasi dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan objek wisata yang berdekatan dan memiliki kesamaan karakteristik.

Langkah Bupati Lumajang dalam menutup sementara Grojogan Sewu mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Penutupan ini dianggap sebagai langkah tepat untuk memastikan penyelidikan tuntas dan mencegah potensi konflik serupa di masa mendatang. Namun, penutupan sementara ini juga berdampak pada sektor ekonomi di sekitar lokasi wisata. Bupati Amperawati, menyadari hal ini, menyatakan akan melakukan kajian menyeluruh selama dua hari dan berdialog dengan berbagai pihak terkait untuk menemukan solusi terbaik. Setelah permasalahan terselesaikan, beliau berjanji akan membuka kembali objek wisata Grojogan Sewu. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyeimbangkan aspek hukum dan kepastian usaha pariwisata.

Insiden di Grojogan Sewu menjadi pelajaran berharga dalam pengelolaan objek wisata, khususnya terkait pentingnya pengawasan yang ketat atas penggunaan wewenang, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait. Dengan penanganan yang tepat, diharapkan kejadian serupa dapat dihindari, sehingga sektor pariwisata di Lumajang tetap dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Air Terjun Tumpak Sewu, yang terletak di lokasi berdekatan namun dikelola secara terpisah, tetap beroperasi normal dan tidak terdampak oleh penutupan Grojogan Sewu.

Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan untuk mencegah kejadian serupa:

• Penegasan Batas Wewenang: Pemberian surat kuasa harus jelas dan spesifik, menghindari potensi penafsiran yang berbeda. Setiap wewenang yang diberikan perlu dijelaskan secara detail dan tertulis.
• Transparansi Pengelolaan Keuangan: Sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan terlacak dapat mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan akuntabilitas.
• Koordinasi Antar Pihak: Koordinasi yang baik antara pengelola wisata, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk mencegah konflik dan memastikan pengelolaan wisata yang efektif.
• Peningkatan Pengawasan: Pengawasan yang ketat terhadap kinerja pengelola dan operasional wisata dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang.
• Penyelesaian Konflik yang Efektif: Mekanisme penyelesaian konflik yang jelas dan efektif diperlukan untuk mengatasi perselisihan yang mungkin timbul.