Pertamina Tetap Fokus Operasional di Tengah Kasus Hukum Kejagung

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, memberikan pernyataan resmi terkait operasional perusahaan di tengah proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga. Meskipun menghadapi tantangan hukum yang signifikan, Mantiri menegaskan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan normal dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Pernyataan ini disampaikan dalam acara buka puasa bersama media di Jakarta pada Selasa, 4 Maret 2024.

Manitri menekankan komitmen Pertamina untuk memastikan distribusi energi ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Pertamina, menurutnya, sedang berupaya keras menjaga stabilitas pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari dan memastikan kelancaran arus mudik Lebaran. Hal ini menjadi prioritas utama perusahaan di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kami memahami kompleksitas situasi saat ini," ujar Mantiri. "Namun, dengan dukungan dari seluruh stakeholder, baik internal maupun eksternal, Pertamina berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia." Ia menambahkan bahwa perusahaan akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran distribusi energi selama periode tersebut.

Terkait proses hukum di Kejagung, Mantiri menyatakan penghormatan penuh Pertamina terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Perusahaan, lanjutnya, memberikan pendampingan hukum kepada karyawan yang terlibat dan berharap proses hukum tersebut dapat berjalan dengan transparan dan adil. "Pertamina berkomitmen penuh terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas," tegas Mantiri. "Kami berharap agar proses hukum ini dapat memberikan kejelasan bagi masyarakat dan memperkuat tata kelola perusahaan ke depannya."

Kejagung sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun. Kasus ini melibatkan dugaan manipulasi penjualan Pertalite yang dicampur untuk menghasilkan Pertamax, namun dijual dengan harga Pertamax. Tujuh tersangka telah ditetapkan pada tahap awal, dan jumlah ini bertambah menjadi sembilan tersangka pada Selasa, 25 Februari 2025. Pertamina sendiri telah secara proaktif memberikan informasi dan kerja sama penuh kepada pihak berwenang dalam proses investigasi ini.

Sebagai BUMN strategis, Pertamina menyadari besarnya tanggung jawab dalam menjaga ketahanan energi nasional. Mandiri meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar Pertamina dapat terus menjalankan tugasnya dengan baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perusahaan akan terus berupaya untuk menjadi lebih baik dan memastikan keberlanjutan bisnisnya sambil mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Langkah-langkah Pertamina untuk Menjaga Operasional:

• Peningkatan koordinasi internal untuk memastikan kelancaran operasional.
• Kerjasama intensif dengan stakeholder eksternal, termasuk pemerintah dan regulator.
• Pemantauan ketat terhadap distribusi dan pasokan energi.
• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh kegiatan perusahaan.
• Memberikan pendampingan hukum kepada karyawan yang terlibat dalam proses hukum.