Praktik Curang Minyakita: Antara Dilema Produsen dan Kerugian Konsumen

Penemuan praktik pengurangan isi minyak goreng Minyakita yang dilakukan sejumlah produsen telah memicu gelombang keprihatinan. Kasus ini mengungkap dilema yang dihadapi produsen di tengah kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 15.700 per liter, dihadapkan pada kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO). Kondisi ini memaksa produsen untuk mencari cara agar tetap bertahan di tengah tekanan biaya produksi yang meningkat. Namun, strategi yang dipilih, yakni mengurangi isi kemasan tanpa menurunkan harga jual, telah merugikan konsumen secara signifikan.

Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, mengungkap bahwa regulasi HET yang kaku dan tidak beradaptasi dengan fluktuasi pasar menjadi celah bagi praktik curang tersebut. Ia menjelaskan, “Ini bukti bahwa regulasi harga yang tak adaptif dengan realitas pasar membuka ruang bagi praktik nakal.” Lebih lanjut, Achmad menekankan bahwa tindakan produsen yang mengurangi isi kemasan Minyakita merupakan upaya penyelamatan bisnis dengan mengorbankan kepentingan konsumen. Hal ini dinilai sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab sosial, terutama mengingat Minyakita merupakan produk pangan pokok bersubsidi yang ditujukan untuk masyarakat luas.

Selain itu, Achmad juga mengkritik panjang dan tidak efisiennya rantai distribusi Minyakita. Proses distribusi yang panjang ini membuka peluang besar bagi penambahan harga (markup) di setiap tahapan, sehingga semakin memperparah kerugian konsumen. Ia menambahkan, “Dari tingkat produsen, minyak goreng harus melewati banyak tangan hingga sampai ke konsumen. Dalam setiap rantai ini, potensi markup harga sangat besar.” Lemahnya pengawasan pemerintah juga turut memperburuk situasi. Ketiadaan pengawasan yang ketat memungkinkan praktik curang ini berkembang pesat, bahkan beberapa produsen diketahui beroperasi tanpa izin edar atau Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sidak yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Pasar Jaya Lenteng Agung pada 8 Maret 2025 semakin memperkuat temuan ini. Sidak tersebut menemukan tiga perusahaan, yakni PT AEGA, koperasi KTN, dan PT TI, yang terbukti melakukan pelanggaran dengan mengurangi isi kemasan Minyakita. Kemasan yang seharusnya berisi 1 liter, nyatanya hanya berisi 750 hingga 800 mililiter. Selain itu, harga jual juga melebihi HET, yaitu Rp 18.000 per liter, sementara di kemasan tertulis Rp 15.700 per liter. Pelanggaran ini menunjukkan betapa seriusnya permasalahan ini dan mendesak adanya langkah-langkah tegas dari pemerintah untuk melindungi konsumen dan memastikan ketersediaan minyak goreng yang berkualitas dan sesuai standar.

Kesimpulannya, kasus pengurangan isi Minyakita ini merupakan cerminan dari lemahnya pengawasan, ketidaksesuaian regulasi dengan kondisi pasar, serta kurangnya tanggung jawab sosial dari beberapa produsen. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan HET, memperkuat pengawasan distribusi, dan menindak tegas produsen nakal untuk melindungi hak konsumen dan memastikan stabilitas pasar minyak goreng.

Daftar Perusahaan yang Terlibat dalam Pelanggaran:

• PT AEGA
• Koperasi KTN
• PT TI