Gelaran job fair di GOR Tanjung Duren, Jakarta Barat, menuai kritik dari sejumlah penyandang disabilitas yang hadir. Mereka mengeluhkan terbatasnya peluang kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Acara yang berlangsung selama dua hari, 3-4 Juni 2025, tersebut menghadirkan 41 perusahaan, namun minim representasi lowongan yang inklusif bagi para difabel.

Dhika, seorang penyandang tuna rungu berusia 28 tahun, mengungkapkan kekecewaannya. Setelah lima tahun mencari pekerjaan, ia belum mendapatkan kesempatan yang sesuai. Ia menyoroti bahwa tidak ada perusahaan yang menyediakan layanan atau staf yang mampu berkomunikasi dengan bahasa isyarat, sehingga menyulitkan proses interaksi dan penjelasan kualifikasi yang dimilikinya. Husni, seorang penyandang disabilitas daksa, juga terlihat kesulitan berinteraksi dan hanya mampu memotret kode QR informasi lowongan, tanpa mendapatkan penjelasan yang memadai dari perwakilan perusahaan.

Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Walikota Jakarta Barat, Yuli Hartono, meminta para pencari kerja difabel untuk bersabar. Ia berjanji akan menjadikan masukan ini sebagai bahan evaluasi untuk job fair selanjutnya. Pihaknya akan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan agar lebih memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas.

Namun, pernyataan berbeda datang dari Heri Yansyah, perwakilan rekrutmen SDM dari PT Imperial Group. Ia menjelaskan bahwa perusahaannya saat ini belum membuka lowongan untuk penyandang disabilitas, dengan alasan operasional di bidang makanan dan minuman (FnB) yang dianggap kurang sesuai. Alasan ini menuai kritik, karena dianggap diskriminatif dan tidak mempertimbangkan potensi serta kemampuan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas.

Job fair Jakarta Barat kali ini menyediakan total 3.504 posisi dari 41 perusahaan, termasuk tiga instansi pemerintah dan enam Jakpreneur. Meskipun demikian, kurangnya representasi lowongan yang inklusif menjadi catatan penting yang perlu diperbaiki di masa mendatang. Hal ini menyoroti perlunya upaya yang lebih serius dari pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja yang setara dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Berikut adalah beberapa poin yang menjadi perhatian:

• Aksesibilitas Komunikasi: Kurangnya staf yang mampu berbahasa isyarat menjadi kendala utama bagi penyandang tuna rungu.
• Jenis Pekerjaan: Keterbatasan jenis pekerjaan yang ditawarkan, terutama yang sesuai dengan kemampuan fisik penyandang disabilitas daksa.
• Diskriminasi: Alasan operasional yang diajukan oleh beberapa perusahaan dinilai diskriminatif dan tidak mempertimbangkan potensi penyandang disabilitas.
• Koordinasi: Perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan perusahaan dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif.
• Evaluasi: Pentingnya evaluasi berkala terhadap job fair untuk memastikan inklusivitas dan aksesibilitas bagi semua pencari kerja.