Pemerintah terus berupaya merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menargetkan pembangunan 1.542 dapur di berbagai wilayah Indonesia. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leading sector dalam program ini, tengah gencar berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk memastikan ketersediaan lahan yang strategis.

Kemendagri sendiri telah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk aktif mengidentifikasi dan menyiapkan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi dapur MBG. Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menekankan pentingnya penyediaan lahan ini agar target pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu Agustus 2025. Lahan yang dipilih, menurut Tigor, harus mempertimbangkan keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mandiri yang telah ada di masyarakat. Tujuannya adalah untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan program MBG dapat menjangkau wilayah-wilayah yang belum terlayani oleh inisiatif masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol Tomsi Tohir, menambahkan bahwa pemerintah daerah diminta untuk mengajukan maksimal 10 opsi lokasi lahan yang potensial kepada BGN. Data ini akan menjadi dasar bagi BGN untuk melakukan verifikasi dan menentukan lahan mana yang paling layak dan strategis untuk dibangun dapur MBG. Tomsi juga menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan lokasi yang paling strategis agar program MBG dapat berjalan efektif dan efisien.

Proses identifikasi lahan ini menjadi krusial karena akan menentukan keberhasilan program MBG dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan ketersediaan dapur yang memadai dan tersebar di berbagai wilayah, diharapkan program MBG dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan status gizi masyarakat Indonesia.

Beberapa poin penting terkait penyediaan lahan untuk dapur MBG antara lain:

• Instruksi Kemendagri kepada kepala daerah untuk menyiapkan lahan.
• Prioritas lahan di wilayah yang belum terlayani SPPG mandiri.
• Pengajuan maksimal 10 opsi lokasi lahan oleh pemerintah daerah.
• Verifikasi kelayakan lahan oleh BGN.
• Target pembangunan 1.542 dapur selesai pada Agustus 2025.

Diharapkan dengan sinergi antara BGN, Kemendagri, dan pemerintah daerah, program MBG dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia.