Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Daerah Tingkatkan Pemberantasan Korupsi
Kejaksaan Agung Republik Indonesia memberikan penekanan serius terhadap penanganan kasus korupsi di daerah. Jaksa Agung ST Burhanuddin secara tegas menginstruksikan kepada seluruh jajaran kejaksaan di tingkat daerah untuk lebih proaktif dan intensif dalam mengungkap serta menindak tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum masing-masing. Instruksi ini disampaikan sebagai respons terhadap indikasi bahwa praktik korupsi kini semakin meluas hingga ke daerah-daerah, seiring dengan implementasi otonomi daerah dan desentralisasi anggaran.
Burhanuddin menyoroti bahwa anggapan tidak adanya korupsi di daerah adalah tidak benar. Menurutnya, desentralisasi anggaran yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah, termasuk hingga tingkat desa, membuka potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Dulu, ketika pengelolaan keuangan terpusat di Jakarta, praktik korupsi juga cenderung terpusat. Namun, kini dengan dana yang mengalir langsung ke daerah, pengawasan dan penegakan hukum harus diperkuat.
Jaksa Agung menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak yang berwenang dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia berharap kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat terus bekerja sama secara kompak dalam penegakan hukum. Burhanuddin menyatakan bahwa semua lembaga penegak hukum memiliki senjata yang sama, yaitu undang-undang, dan yang terpenting adalah memiliki mentalitas untuk berjuang melawan korupsi.
Untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi, Kejaksaan Agung berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jajaran kejaksaan di daerah. Hal ini meliputi peningkatan sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan internal, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi. Selain itu, Kejaksaan Agung juga akan terus menjalin koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, serta masyarakat sipil, dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Kejaksaan Agung menyadari bahwa pemberantasan korupsi adalah tugas yang kompleks dan membutuhkan komitmen serta kerja keras dari semua pihak. Oleh karena itu, Burhanuddin mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mendukung upaya pemberantasan korupsi demi terwujudnya Indonesia yang lebih baik.