Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi memberlakukan kebijakan baru mengenai waktu masuk sekolah untuk semua tingkatan pendidikan di wilayahnya, termasuk Kota Depok, Bekasi, dan Bogor. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Nomor 58/PK.03/DISDIK.

Dalam surat edaran tersebut, seluruh lembaga pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), diinstruksikan untuk memulai kegiatan belajar mengajar (KBM) pada pukul 06.30 WIB. Aturan ini berlaku mulai hari Senin hingga Jumat. Sementara itu, hari Sabtu dan Minggu dialokasikan sebagai waktu untuk kegiatan keluarga atau kegiatan ekstrakurikuler yang pelaksanaannya berada di bawah pengawasan orang tua atau wali murid.

Rincian Jam Belajar Berdasarkan Jenjang Pendidikan:

• PAUD dan TK: Durasi belajar minimal 195 menit per hari pada hari Senin hingga Kamis, dan 120 menit pada hari Jumat.
• SD Kelas I-II: Minimal 7 jam pelajaran (JP) per hari. Satu JP setara dengan 35 menit.
• SD Kelas III-VI: Sebanyak 8,5 JP per hari, dengan satu JP setara dengan 35 menit.
• SMP dan sederajat: 8,75 JP per hari pada hari biasa, dan 6 JP pada hari Jumat. Satu JP berdurasi 40 menit.
• SMA dan SMK: Jam belajar bervariasi antara 10 hingga 11 JP per hari, tergantung pada tingkatan kelas dan program pendidikan yang diikuti. Masing-masing JP berdurasi 45 menit.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menekankan bahwa penyesuaian waktu masuk sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong kegiatan pendidikan nonformal yang melibatkan peran serta keluarga di luar jam sekolah. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan siswa dapat tetap aktif dan produktif tanpa terbebani dengan aktivitas sekolah di akhir pekan, sehingga memiliki waktu yang berkualitas bersama keluarga.

Kebijakan ini telah menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, baik yang mendukung maupun yang memiliki kekhawatiran. Pihak pemerintah daerah berharap kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan ini.