Anggota Komisi III DPR RI, Adies Kadir, melakukan inspeksi mendadak ke Maktab Surabaya Sektor 9, Hotel 914 di Mekkah pada hari Selasa (3/6/2025), guna meninjau langsung kondisi jemaah haji asal Surabaya dan Sidoarjo. Kunjungan ini dilakukan menyusul laporan adanya puluhan jemaah haji yang belum menerima Kartu Nusuk, sebuah dokumen esensial yang menjadi syarat utama untuk mengikuti rangkaian ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

"Kartu Nusuk adalah kunci utama saat ini. Tanpa kartu ini, akses ke Masjidil Haram tertutup, perjalanan ke Armuzna terhambat, dan bahkan potensi untuk tidak dapat menunaikan ibadah haji menjadi nyata," ungkap Adies, yang juga merupakan anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI.

Menyikapi situasi tersebut, Adies mengambil tindakan cepat dengan menghubungi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU). Tujuannya adalah untuk memastikan distribusi Kartu Nusuk segera diselesaikan, terutama bagi jemaah dari kloter 16 yang menginap di Hotel 914. Adies secara spesifik meminta agar seluruh jemaah di kloter tersebut telah menerima kartu sebelum pukul 20.00 WAS pada hari yang sama.

"Saya meminta agar seluruh jemaah menerima Kartu Nusuk pada siang atau sore hari ini. Kegagalan dalam hal ini akan berdampak besar pada keberangkatan mereka, sebuah situasi yang sangat disayangkan," tegas Adies.

Selain masalah Kartu Nusuk, Adies juga menyoroti aspek teknis pemberangkatan jemaah ke Armuzna. Ia berpendapat bahwa penentuan lokasi pemberangkatan seharusnya didasarkan pada lokasi hotel atau tempat tinggal jemaah saat ini, bukan semata-mata pada afiliasi dengan syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji.

"Jangan sampai jemaah yang sudah berada dalam satu hotel dipisahkan hanya karena alasan teknis syarikah. Hal ini akan menciptakan kesulitan, terutama bagi jemaah lansia. Sejak awal, mereka telah terpisah karena masalah visa dan pembagian syarikah. Jangan sampai pemisahan ini berlanjut saat puncak haji," lanjut politisi dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

Adies mengkritik sistem syarikah tahun ini yang dinilai memicu berbagai permasalahan, termasuk pemisahan anggota keluarga akibat keterlambatan visa atau distribusi Kartu Nusuk. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pola keberangkatan didasarkan pada lokasi pemondokan untuk memastikan ketertiban, kenyamanan, dan kemudahan bagi seluruh jemaah.

"Kita berada di negara asing. Jangan sampai jemaah kita menjadi korban akibat pengelolaan yang kurang terkoordinasi," pungkasnya.

Adies Kadir juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan haji yang ada. Ia berpendapat bahwa identifikasi masalah dan perbaikan sistem secara berkelanjutan akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan kelancaran ibadah haji bagi seluruh jemaah Indonesia. Selain itu, Adies juga menyoroti perlunya peningkatan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, penyelenggara haji, dan pihak-pihak terkait di Arab Saudi.

Beberapa poin penting yang disoroti Adies Kadir:

• Percepatan Distribusi Kartu Nusuk: Mendesak agar seluruh jemaah haji segera menerima Kartu Nusuk sebelum batas waktu yang ditentukan.
• Penyelarasan Pemberangkatan Armuzna: Mengusulkan agar lokasi pemberangkatan jemaah didasarkan pada lokasi pemondokan, bukan afiliasi syarikah.
• Evaluasi Sistem Syarikah: Menilai sistem syarikah saat ini memicu berbagai masalah dan perlu dievaluasi.
• Peningkatan Koordinasi: Menekankan perlunya peningkatan koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan haji.

Dengan adanya perhatian dan tindakan cepat dari anggota DPR RI seperti Adies Kadir, diharapkan masalah-masalah yang dihadapi jemaah haji Indonesia di Mekkah dapat segera teratasi dan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar dan khusyuk.