Krisis Politik Melanda Belanda: Koalisi Pemerintahan Ambruk

Pemerintahan koalisi Belanda yang baru seumur jagung, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Dick Schoof, mengalami disolusi mendadak setelah Geert Wilders, pemimpin partai sayap kanan PVV (Partai Kebebasan), menarik dukungan partainya. Keputusan ini dipicu oleh kebuntuan dalam negosiasi mengenai kebijakan imigrasi yang lebih ketat, sebuah isu krusial yang menjadi landasan kampanye PVV.

"Tidak ada kesepakatan untuk rencana suaka kita. Tidak ada penyesuaian perjanjian koalisi. PVV akan keluar dari koalisi," tegas Wilders melalui platform media sosial X, menandai berakhirnya eksperimen politik yang penuh gejolak.

Kejatuhan koalisi ini terjadi hanya beberapa bulan setelah PVV meraih kemenangan tak terduga dalam pemilihan parlemen November 2023. Partai tersebut berhasil membentuk koalisi dengan VVD (Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi), NSC (Perjanjian Sosial Baru), dan BBB (Gerakan Petani-Warga), sebuah konfigurasi yang sejak awal dipandang rentan karena perbedaan ideologis yang signifikan.

Akar Konflik: Imigrasi dan Tuntutan Wilders

Wilders, yang sejak lama dikenal dengan retorika anti-imigrasinya, merasa frustrasi dengan lambatnya implementasi kebijakan imigrasi yang lebih ketat, yang menurutnya merupakan komitmen inti dari perjanjian koalisi. Pada akhir Mei, dia mengajukan daftar 10 poin yang berisi tuntutan radikal, termasuk:

• Penutupan perbatasan bagi pencari suaka dan pemohon penyatuan keluarga.
• Pengawasan perbatasan yang diperketat.
• Deportasi warga negara ganda yang melakukan tindak kriminal.
• Penggunaan militer untuk menjaga perbatasan.
• Pemulangan pengungsi Suriah.

Tuntutan ini terbukti menjadi batu sandungan yang tak teratasi. Mitra koalisi menolak tuntutan tersebut, menganggapnya tidak realistis, melanggar hukum internasional, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Penolakan ini mendorong Wilders untuk menarik dukungan, menjerumuskan Belanda ke dalam krisis politik.

Reaksi dan Konsekuensi

Keputusan Wilders menuai kecaman keras dari para pemimpin partai koalisi lainnya. Mereka menuduh Wilders tidak bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan partainya di atas stabilitas negara, terutama di tengah konflik yang sedang berlangsung di Eropa.

"Ada perang di Eropa. Alih-alih mencari solusi, Wilders justru menunjukkan bahwa ia tidak mau bertanggung jawab," ujar Dilan Yesilgoz, pemimpin VVD.

Kolapsnya koalisi ini menciptakan ketidakpastian politik yang signifikan. Meskipun pemerintahan minoritas mungkin dapat dibentuk, prospek pemilihan umum dini semakin besar. Pemilihan baru akan menjadi referendum de facto tentang imigrasi dan biaya hidup, isu-isu yang terus memecah belah masyarakat Belanda. Selain itu, kejatuhan pemerintahan ini dapat mempersulit persiapan Belanda untuk menjadi tuan rumah KTT NATO 2025 dan meningkatkan anggaran NATO.

Frans Timmermans, pemimpin oposisi dari Partai Buruh/Hijau, menyerukan pemilihan umum sesegera mungkin. "Belanda layak mendapatkan pemerintahan yang dapat menyatukan rakyat dan bekerja bahu-membahu untuk solusi-solusi nyata," katanya.

Masa Depan Politik Belanda

Saat ini, masa depan politik Belanda menjadi tidak pasti. Jajak pendapat menunjukkan bahwa dukungan untuk PVV telah sedikit menurun sejak pemilihan November, tetapi partai tersebut tetap menjadi kekuatan politik yang signifikan. Hasil pemilihan umum mendatang akan sangat bergantung pada kemampuan partai-partai politik untuk merespons kekhawatiran pemilih tentang imigrasi, ekonomi, dan identitas nasional.