Hilirisasi Digital: Pilar Strategis Transformasi Ekonomi Indonesia

Hilirisasi, yang awalnya berfokus pada sektor sumber daya alam, kini meluas ke ranah digital, menjadi agenda krusial dalam transformasi ekonomi Indonesia. Hilirisasi digital bukan sekadar digitalisasi sektor tradisional, melainkan sebuah ekosistem digital yang mandiri dan berdaya saing.

Konsep ini mencakup pengembangan infrastruktur digital yang kuat, regulasi data yang efektif, penciptaan perangkat lunak lokal, dan pengembangan talenta digital. Tujuannya adalah menjadikan Indonesia produsen nilai tambah digital, bukan hanya konsumen teknologi asing.

Tantangan Struktural dan Geopolitik

Namun, implementasi hilirisasi digital di Indonesia menghadapi tantangan kompleks. Kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dominasi platform asing, kurangnya infrastruktur di daerah terpencil, serta isu kedaulatan data dan perlindungan privasi menjadi hambatan utama.

Dinamika geopolitik teknologi global menambah tekanan. Ketergantungan pada teknologi asing menciptakan kerentanan. Oleh karena itu, hilirisasi digital harus mencakup penguatan ekosistem lokal, regulasi data nasional, industri semikonduktor, riset teknologi, dan pengembangan SDM digital.

Urgensi Kebijakan yang Konkret

Pentingnya hilirisasi digital telah ditekankan dalam berbagai forum dan dokumen perencanaan pembangunan. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan serius, terutama dalam perencanaan strategis yang konkret. Belum ada roadmap nasional terintegrasi yang jelas mengenai sektor prioritas, tahapan pelaksanaan, indikator keberhasilan, dan alokasi sumber daya.

Koordinasi antarkementerian masih lemah, menyebabkan program berjalan secara parsial dan tumpang tindih. Pelaku industri menghadapi kebingungan akibat regulasi yang tidak konsisten dan kurang sosialisasi.

Tanpa roadmap yang jelas dan koordinasi kelembagaan yang kuat, risiko inkonsistensi kebijakan dan rendahnya daya dorong terhadap pengembangan ekosistem digital nasional akan terus membayangi.

Solusi: Mewujudkan Hilirisasi Digital yang Efektif

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi perlu diimplementasikan:

• Penyusunan Blueprint Hilirisasi Digital Nasional: Roadmap yang meliputi tahapan waktu, sektor prioritas, target output, dan indikator keberhasilan. Roadmap ini harus disusun secara kolaboratif oleh lintas kementerian, sektor swasta, dan akademisi.
• Pembentukan Digital Indonesia Task Force: Satuan tugas di bawah Kemenko Perekonomian atau Presiden yang bertugas mengoordinasi antarkementerian, mengawasi implementasi roadmap, dan memastikan konsistensi regulasi.
• Penguatan Infrastruktur Digital: Perluasan jaringan internet berkecepatan tinggi hingga ke desa dan daerah 3T, pembangunan pusat data nasional dan regional berbasis energi hijau, serta insentif bagi investasi dalam infrastruktur digital dasar.
• Pengembangan SDM Digital: Revitalisasi kurikulum vokasi dan pendidikan tinggi agar sesuai dengan kebutuhan industri digital, program beasiswa dan pelatihan berskala nasional yang terkait langsung dengan target hilirisasi, serta kolaborasi industri-kampus melalui innovation hub, tech park, dan magang bersertifikat.
• Penguatan Kedaulatan Data dan Teknologi: Investasi strategis negara pada bidang semikonduktor, AI lokal, dan teknologi kunci lainnya, penetapan data sebagai aset strategis nasional, dengan regulasi penyimpanan dan pemrosesan data sensitif hanya di dalam negeri, serta kolaborasi strategis dengan negara sahabat untuk transfer teknologi dan pengembangan teknologi terbuka.

Herry Mendrofa, Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), menekankan bahwa hilirisasi digital adalah kunci untuk membangun kemandirian dan kedaulatan digital Indonesia. Tantangannya adalah mengubah wacana ini menjadi kebijakan konkret yang inklusif, progresif, dan berpihak pada kepentingan nasional di era ekonomi digital yang makin kompetitif.