Kebijakan jam malam yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi para pelajar menuai beragam reaksi dari masyarakat dan pengamat pendidikan. Inisiatif yang diklaim sebagai upaya preventif terhadap kenakalan remaja ini justru dianggap sebagai solusi instan yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang lebih kompleks.

Pengamat pendidikan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Menurutnya, jam malam hanya akan memindahkan potensi kenakalan remaja dari ruang publik ke ranah digital yang justru lebih sulit untuk diawasi. Ia menambahkan bahwa di era digital ini, remaja memiliki akses tak terbatas ke berbagai konten negatif, seperti cyberbullying, paparan radikalisme, kecanduan game online, hingga ancaman predator daring.

"Kebijakan ini seolah-olah mengabaikan akar permasalahan kenakalan remaja yang sebenarnya. Disiplin dan perilaku menyimpang pada remaja adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kondisi keluarga, masalah ekonomi, kesehatan mental, hingga kurangnya wadah untuk menyalurkan energi positif," ujarnya.

Ubaid juga menyoroti kurangnya riset dan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan ini. Ia menekankan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, seperti psikolog, pendidik, sosiolog, orang tua, dan tentunya para pelajar itu sendiri. Tanpa adanya landasan yang kuat dan keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat, kebijakan jam malam dikhawatirkan hanya akan menjadi solusi sementara yang tidak efektif dan bahkan kontraproduktif.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan kebijakan terkait jam masuk sekolah lebih awal, yaitu pukul 06.30, dan penerapan sistem lima hari sekolah di beberapa wilayah. Kebijakan-kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 58/PK.03/DISDIK.

Berikut adalah beberapa poin yang menjadi sorotan terkait kebijakan jam malam pelajar:

• Potensi migrasi kenakalan ke ranah digital: Jam malam dikhawatirkan mendorong pelajar untuk lebih aktif di dunia maya, yang menyimpan berbagai risiko seperti cyberbullying, paparan konten radikal, dan ancaman predator online.
• Kurangnya pemahaman terhadap akar masalah: Kebijakan ini dinilai mengabaikan kompleksitas persoalan kenakalan remaja yang dipengaruhi oleh faktor keluarga, ekonomi, kesehatan mental, dan lingkungan sosial.
• Minimnya partisipasi publik: Proses perumusan kebijakan dinilai kurang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti psikolog, pendidik, sosiolog, orang tua, dan pelajar.
• Efektivitas yang diragukan: Tanpa adanya riset dan evaluasi yang komprehensif, efektivitas jam malam dalam mencegah kenakalan remaja masih dipertanyakan.

Para pengamat pendidikan berharap pemerintah daerah dapat lebih bijak dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan pembinaan karakter remaja. Pendekatan yang lebih komprehensif, partisipatif, dan berbasis riset dinilai lebih efektif dalam mengatasi permasalahan kenakalan remaja.