Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menjadi sorotan setelah menerima surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal ini, Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menilai bahwa isu pemakzulan masih terasa asing di telinga masyarakat luas.

Menurut Said Abdullah, fokus utama saat ini seharusnya tertuju pada tantangan-tantangan global yang mendesak, bukan pada perdebatan mengenai pemakzulan. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.

"Sampai saat ini suara publik di DPR, kata pemakzulan itu kok masih asing? Karena apa, kondisi-kondisi objektif yang kita hadapi sekarang ini bukan selalu tak berkutat pada politik, tetapi tantangan kita ke depan," ujar Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Said Abdullah juga menyinggung mengenai proses yang akan ditempuh DPR terkait surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ia meyakini bahwa pimpinan DPR akan melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan apapun.

"DPR sebagaimana yang disampaikan sudah menerima surat tersebut, dan menurut hemat saya tidak ujug-ujug surat yang masuk itu langsung diproses," jelasnya. Proses kajian akan melibatkan rapat pimpinan (Rapim) dan rapat Badan Musyawarah (Bamus).

Surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI sendiri telah dilayangkan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani pada tanggal 26 Mei 2025. Surat tersebut ditandatangani oleh sejumlah purnawirawan senior, antara lain Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Berikut adalah poin-poin utama dalam surat tersebut:

• Mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
• Menyatakan bahwa usulan ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang dan mendalam.
• Berharap agar MPR RI dan DPR RI dapat menindaklanjuti usulan ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Meski demikian, Said Abdullah mengimbau semua pihak untuk bersikap tenang dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang berlaku di DPR. Ia juga berharap agar isu pemakzulan tidak mengganggu stabilitas politik dan fokus pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan bangsa.