Kebijakan pembatasan aktivitas malam bagi pelajar yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai sorotan kritis dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). JPPI menilai bahwa wacana ini berpotensi mengalihkan masalah kenakalan remaja ke dunia maya, yang justru lebih sulit dikontrol.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan bahwa pembatasan fisik pada era digital dapat mendorong remaja mencari alternatif interaksi di dunia online. Ia menekankan bahwa ruang digital memiliki potensi risiko yang lebih besar, seperti paparan konten negatif, perundungan siber, radikalisme, dan kecanduan.

Menurut JPPI, kebijakan jam malam adalah solusi instan yang tidak mengatasi akar masalah kenakalan remaja. Faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, kondisi sosial ekonomi, kesehatan mental, dan kurangnya kegiatan positif seharusnya menjadi fokus utama.

Ubaid Matraji juga menyoroti beberapa potensi dampak negatif dari kebijakan jam malam:

• Kerentanan terhadap konten negatif: Anak-anak yang menghabiskan lebih banyak waktu di dunia maya berisiko terpapar pornografi, kekerasan, dan konten-konten lain yang tidak sesuai dengan usia mereka.
• Perundungan siber: Dunia maya dapat menjadi tempat yang subur bagi perundungan, dengan korban yang merasa tidak aman dan tidak berdaya.
• Radikalisme dan terorisme: Kelompok-kelompok radikal menggunakan internet untuk merekrut anggota baru dan menyebarkan ideologi mereka.
• Kecanduan gawai dan game online: Penggunaan gawai dan game online yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental, serta mengganggu prestasi belajar.
• Pornografi: Paparan pornografi dapat menyebabkan masalah seksual dan hubungan di kemudian hari.
• Ancaman predator online: Predator online menggunakan internet untuk mencari dan memangsa anak-anak.

JPPI menekankan pentingnya merancang kebijakan yang komprehensif dan berbasis data. Pelibatan berbagai pihak, termasuk psikolog, sosiolog, orang tua, dan anak-anak, sangat penting dalam perumusan kebijakan.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga mengeluarkan kebijakan belajar lebih pagi pukul 06.30 dan sistem lima hari sekolah di Jawa Barat, yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 58/PK.03/DISDIK.