Pemerintahan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan Wakil Gubernur, Taj Yasin, telah melewati 100 hari masa jabatannya. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LKHP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah merilis hasil survei yang mengevaluasi kinerja keduanya, dengan fokus utama pada sektor pendidikan dan tata kelola pemerintahan.

Survei yang melibatkan 529 responden dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah ini menunjukkan bahwa mayoritas program prioritas telah berjalan dengan baik. Responden yang didominasi oleh laki-laki (73,50%) berusia antara 17 hingga 65 tahun memberikan penilaian terhadap berbagai aspek kinerja pemerintah provinsi. Cahyo Seftyono dari LKHP PWM Jawa Tengah menjelaskan bahwa sebagian program (10-20%) dinilai telah selesai, sekitar 60% sedang berjalan, dan sisanya masih dalam tahap perencanaan. Ia menekankan bahwa 100 hari bukanlah waktu yang cukup untuk memberikan penilaian komprehensif, namun hasil survei memberikan gambaran awal tentang persepsi publik.

Sektor pendidikan mendapat sorotan positif dalam survei tersebut. Lebih dari 70% responden menilai bahwa program-program di sektor pendidikan telah berhasil, sejalan dengan peningkatan anggaran yang dialokasikan. Peningkatan tata kelola pemerintahan atau good governance juga menjadi poin penting yang disoroti. Ketua Tim Percepatan Pendapatan Daerah (TPPD) Jawa Tengah menyampaikan bahwa penataan kembali sistem pemerintahan telah mulai dilakukan. Namun, survei juga menyoroti perlunya peningkatan komunikasi publik terkait kinerja pemerintah. Gaya kepemimpinan Gubernur Luthfi yang cenderung fokus pada aksi nyata perlu diimbangi dengan komunikasi yang lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Optimisme terhadap kepemimpinan Luthfi-Yasin juga tercermin dalam hasil survei. LKHP PWM Jawa Tengah membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan saran dan masukan kepada pemerintah provinsi. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, menyoroti kemajuan dalam penanganan pengaduan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama dalam kebijakan pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Penanganan aduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) juga dinilai baik. Farida menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga pengawas, termasuk KPK, Ombudsman, dan BPKP, dalam menyelesaikan permasalahan terkait tata kelola birokrasi.

Ketua TPPD Jawa Tengah, Zulkifli, menyambut baik hasil survei ini dan menilai bahwa masukan dari publik sejalan dengan janji politik Gubernur dan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. Ia mengakui bahwa program-program yang belum terlaksana menjadi pekerjaan rumah hingga akhir tahun. Survei ini memberikan gambaran awal yang positif tentang kinerja pemerintahan Luthfi-Yasin, namun juga menyoroti area-area yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal komunikasi publik dan penyelesaian program-program yang masih dalam tahap perencanaan.