Aturan Baru: Jemaah Haji Bebas Bea Masuk untuk Emas dan Barang Pribadi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2025, yang merevisi PMK Nomor 203/PMK.04/2017 terkait ketentuan ekspor dan impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Aturan ini membawa angin segar bagi jemaah haji Indonesia, baik reguler maupun khusus, terutama terkait dengan barang bawaan pribadi, termasuk emas.

Perbedaan signifikan terletak pada perlakuan bea masuk barang bawaan jemaah haji. Dalam aturan sebelumnya, PMK Nomor 203 Tahun 2017, tidak ada ketentuan khusus mengenai barang bawaan jemaah haji, baik reguler maupun khusus. Namun, PMK 34 Tahun 2025 memberikan kejelasan dan kemudahan. Jemaah haji reguler kini dibebaskan sepenuhnya dari bea masuk untuk seluruh barang bawaan pribadi mereka. Sementara itu, jemaah haji khusus diberikan pembebasan bea masuk dengan batasan nilai maksimal US$ 2.500 atau sekitar Rp 40,75 juta (dengan asumsi kurs Rp 16.300 per dolar AS).

Menurut Chairul, Plh Kasubdit Impor Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu, pembebasan bea masuk ini berlaku selama barang tersebut merupakan milik pribadi jemaah haji dan diperuntukkan bagi keperluan pribadi. Ini berarti, emas yang dibawa sebagai perhiasan atau investasi pribadi oleh jemaah haji juga termasuk dalam kategori barang yang dibebaskan bea masuk, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku untuk jemaah haji reguler atau khusus.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pembebasan ini hanya berlaku untuk barang pribadi. Jika barang yang dibawa bukan untuk keperluan pribadi, seperti barang dagangan atau hadiah untuk orang lain, maka akan dikenakan bea masuk, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh). Potensi bea masuk bisa mencapai 10%, sedangkan PPh bisa mencapai 5%.

Definisi Barang Pribadi:

Definisi "barang pribadi" dalam konteks PMK 34 adalah barang yang dipergunakan atau dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan atau personal use. Hal ini penting untuk dipahami agar jemaah haji dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk dengan benar.

Kasus yang terjadi pada tahun 2023 lalu, di mana seorang jemaah haji asal Makassar bernama Mira Hayati dikenakan pajak dan bea masuk sebesar Rp 278.313.000 atas pembelian 1 kg emas di Arab Saudi, menjadi pelajaran berharga. Dengan adanya PMK 34 Tahun 2025, diharapkan kejadian serupa tidak terulang, asalkan jemaah haji memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Berikut poin-poin penting dalam aturan baru ini:

• Jemaah Haji Reguler: Bebas bea masuk untuk seluruh barang bawaan pribadi.
• Jemaah Haji Khusus: Bebas bea masuk dengan batasan nilai maksimal US$ 2.500.
• Barang Pribadi: Dipergunakan untuk keperluan pribadi.
• Bukan Barang Pribadi: Dikenakan bea masuk, PPnBM, dan PPh.

Diharapkan dengan adanya PMK 34 Tahun 2025 ini, proses kepabeanan bagi jemaah haji menjadi lebih mudah dan jelas, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah haji dengan tenang dan nyaman.