Gubernur Bali, Wayan Koster, baru-baru ini menyampaikan evaluasinya terhadap kinerja sejumlah Kepala Dinas (Kadis) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Dalam sebuah acara pelantikan pejabat administrator dan pengawas Pemprov Bali pada Senin, 2 Juni 2025, Koster secara terbuka menyoroti adanya kelambatan dalam pelaksanaan program-program prioritas yang telah ditetapkan olehnya bersama Wakil Gubernur, I Nyoman Giri Prasta.

Kritik langsung ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, serta Kepala Dinas Pariwisata Bali, I Wayan Sumarajaya. Koster menilai, sejak dilantik pada 9 Mei 2025, kedua pejabat tersebut belum menunjukkan kinerja yang optimal, bahkan terkesan lambat dalam merespon kebutuhan dan target yang telah ditetapkan. Gubernur menekankan pentingnya kecepatan dan efektivitas dalam bekerja, mengingat program-program prioritas Bali membutuhkan implementasi yang segera.

"Saya mohon cara kerjanya begitu (cepat dan maksimal). Ada kadis yang baru dilantik harus dipercepat. Kadis Koperasi (Tri Arya Dhyana Kubontubuh), saya baru tahu juga orangnya. Saya lihat beberapa minggu lambat," ujar Koster, menunjukkan kekecewaannya terhadap progres yang ada.

Menanggapi teguran tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bali, Try Arya Dhyana Kubontubuh, menyatakan bahwa evaluasi dari Gubernur akan menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang fokus pada pembentukan kelembagaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, yang prosesnya telah mencapai 100 persen di seluruh desa/kelurahan di Bali. Targetnya, pada akhir Juni 2025, seluruh 716 Kopdes Merah Putih akan memiliki akta. Arya juga menambahkan bahwa upaya ini telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat, di mana Bali dinilai sebagai provinsi dengan progres tercepat dalam pembentukan Kopdes Merah Putih secara nasional.

Senada dengan Arya, Kepala Dinas Pariwisata Bali, I Wayan Sumarajaya, juga menerima kritik tersebut sebagai pemicu untuk bekerja lebih keras dalam mengembangkan pariwisata Bali yang berkualitas. Beberapa program yang akan menjadi fokus utama antara lain:

• Pembinaan untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata.
• Kerja sama dengan asosiasi pariwisata dalam peningkatan sumber daya pariwisata.
• Pengawasan dan pembinaan terhadap industri pariwisata.
• Sosialisasi pungutan wisatawan asing.
• Kerja sama dengan semua pihak dalam rangka mempercepat pembangunan pariwisata Bali yang berkualitas dan bermartabat.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana, menjelaskan bahwa penilaian kinerja para Kadis akan dilakukan secara berkala melalui sistem online. Ia mengakui bahwa kinerja beberapa Kadis mungkin belum terlihat karena baru dilantik, namun diharapkan mereka dapat segera menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang diharapkan oleh Gubernur Koster.

"Nanti kita lihat dari target penilaian terukurnya," kata Lihadnyana, menekankan pentingnya pencapaian target yang telah ditetapkan.

Mutasi dan promosi jabatan telah dilakukan pada 9 Mei 2025 lalu yang melibatkan 12 pejabat tinggi pratama Pemprov Bali. Selain itu, sembilan jabatan mengalami pergantian karena pejabat sebelumnya telah pensiun. Perubahan ini mencakup berbagai posisi strategis seperti Staf Ahli, Kepala Biro, hingga Kepala Dinas. Hal ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Bali untuk memperkuat kinerja dan mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.