Mendagri Soroti Anjloknya Ekonomi NTB, Usulkan Kebijakan Pajak Daerah Sebagai Solusi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti performa ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berada di urutan kedua terbawah secara nasional. Hal ini diungkapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025-2029 di Mataram.
Menurut data yang dipaparkan, pertumbuhan ekonomi NTB tercatat minus 1,47 persen. Kondisi ini hanya lebih baik dari Provinsi Papua Tengah yang mengalami kontraksi ekonomi lebih dalam, yakni minus 25,53 persen. Tito Karnavian menyampaikan keprihatinannya atas situasi ini dan menyatakan akan segera mengunjungi Papua Tengah untuk membahas solusi bersama.
Keterpurukan ekonomi NTB menjadi perhatian serius mengingat kontrasnya dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka positif 4,57 persen. Mendagri kemudian menjelaskan bahwa penyebab utama kemerosotan ekonomi NTB adalah terhentinya aktivitas ekspor konsentrat dari wilayah Sumbawa. Hal ini merupakan imbas dari penutupan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) yang dioperasikan oleh PT Amman Mineral.
"Setelah kami dalami, ternyata penutupan smelter tersebut berdampak pada larangan ekspor konsentrat. Kondisi ini secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di NTB," ujar Tito Karnavian.
Menyikapi permasalahan ini, Mendagri telah berkoordinasi dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk membahas kemungkinan relaksasi kebijakan ekspor-impor komoditas tambang yang dapat meringankan beban ekonomi NTB. Ia juga mengapresiasi upaya Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Tito Karnavian memberikan saran kepada Gubernur NTB untuk mempertimbangkan kebijakan strategis jika dalam jangka waktu enam bulan ke depan smelter belum dapat beroperasi secara normal. Salah satu opsi yang diajukan adalah peningkatan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan alternatif.
"Jika Gubernur merasa perlu, bisa saja menaikkan pajak dan retribusi daerah. Kebijakan ini bisa dihentikan setelah ekspor konsentrat kembali berjalan normal. Ini adalah salah satu solusi untuk menyelamatkan NTB dari keterpurukan ekonomi," jelasnya.
Mendagri menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada Gubernur NTB dalam mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi.
Berikut beberapa opsi kebijakan yang diusulkan oleh Mendagri:
- Relaksasi kebijakan ekspor-impor konsentrat tambang.
- Peningkatan pajak dan retribusi daerah.
Tito Karnavian berharap solusi-solusi ini dapat membantu memulihkan perekonomian NTB dan mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap perekonomian nasional.