Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah progresif dengan menghapuskan pekerjaan rumah (PR) bagi siswa di seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 81/PK.03/DISDIK tentang Optimalisasi Pembelajaran di Lingkungan Satuan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada Rabu, 4 Juni 2025.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk membentuk generasi "Pancawaluya" yang sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, cerdas, dan terampil. Pemerintah daerah ingin menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa, di mana mereka dapat berkembang secara utuh tanpa terbebani tugas-tugas tambahan di luar jam sekolah.

Surat edaran tersebut secara jelas menginstruksikan seluruh satuan pendidikan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di sekolah. Guru diharapkan dapat memaksimalkan waktu belajar di kelas dan tidak lagi memberikan PR yang membebani siswa. Waktu di luar jam sekolah sebaiknya dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung pengembangan minat, bakat, dan karakter siswa.

Kegiatan-kegiatan yang dianjurkan antara lain:

• Membantu orang tua di rumah
• Mengikuti kegiatan keagamaan
• Berpartisipasi dalam kegiatan kesenian dan olahraga
• Meningkatkan literasi
• Belajar kewirausahaan

Kebijakan ini juga menekankan pentingnya peran kepala sekolah dalam menyosialisasikan dan mengimplementasikan kebijakan penghapusan PR. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh warga sekolah memahami dan melaksanakan kebijakan ini dengan baik. Selain itu, kepala sekolah juga wajib melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan ini kepada instansi pembina di wilayah masing-masing.

Dengan langkah ini, Jawa Barat menjadi provinsi pertama di Indonesia yang secara resmi menghapus PR sebagai bagian dari kurikulum pendidikan formal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kebijakan ini dapat menginspirasi daerah lain untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih humanis dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada keseimbangan hidup siswa, memberikan mereka waktu yang cukup untuk beristirahat, bermain, dan berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan sosial.