Pengemudi Ojol Desak Pemenuhan THR dan Persyaratan yang Sederhana

Para pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta mendesak perusahaan aplikasi penghubung untuk segera memenuhi janji pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini. Keluhan utama mereka tertuju pada persyaratan yang dianggap rumit dan menyulitkan dalam proses pengajuan THR. Hal ini terungkap dari beberapa pernyataan pengemudi ojol yang diwawancarai di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara pada Selasa (11/3/2025).

Rahmat (33), seorang pengemudi ojol yang ditemui di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, menyatakan harapannya agar perusahaan aplikasi benar-benar menepati janji pemberian THR dan menyederhanakan persyaratan yang berlaku. "Harapan kami, janji pemberian THR ditepati agar semua pengemudi bisa menerimanya, dan persyaratannya jangan dibuat terlalu sulit," ujarnya. Senada dengan Rahmat, Taufiq Rachmad (29), seorang pengemudi ojol yang diwawancarai di Koja, Jakarta Utara, menyatakan keraguannya terhadap komitmen perusahaan aplikasi tanpa adanya intervensi pemerintah. Ia berpendapat bahwa perusahaan aplikasi enggan mengeluarkan dana yang sangat besar untuk THR puluhan ribu pengemudi ojol jika tidak ada tekanan dari pihak berwenang.

"Tanpa desakan dari pemerintah, saya rasa perusahaan aplikasi hanya akan berjanji saja. Perusahaan pasti takut mengeluarkan dana sebesar itu," ungkap Taufiq. Ia menambahkan bahwa jumlah pengemudi ojol yang berhak atas THR mencapai puluhan ribu, membuat beban pengeluaran perusahaan aplikasi menjadi sangat signifikan. Oleh karena itu, Taufiq mendesak pemerintah untuk mengambil peran aktif dalam memastikan perusahaan aplikasi memenuhi kewajibannya memberikan THR kepada para pengemudi.

Peran Pemerintah dalam Menjamin Hak Pengemudi Ojol

Taufiq bahkan mengusulkan penerapan sanksi tegas bagi perusahaan aplikasi yang terbukti tidak memberikan THR kepada para pengemudi. "Pemerintah harus benar-benar menekan pihak aplikasi. Jika tidak memberikan THR, harus ada sanksi tegas dari pemerintah. Itulah yang menurut saya akan membuat mereka bergerak," tegas Taufiq. Sanksi tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen pencegah dan pendorong bagi perusahaan aplikasi untuk lebih bertanggung jawab terhadap kesejahteraan para pengemudi ojol yang menjadi tulang punggung operasional mereka.

Pernyataan dari para pengemudi ojol ini menyoroti pentingnya perlindungan dan kepastian hak-hak pekerja di sektor ekonomi digital. Diperlukan regulasi yang lebih kuat dan pengawasan yang ketat untuk memastikan kesejahteraan para pengemudi ojol, serta mencegah praktik-praktik yang merugikan mereka. Ke depan, diharapkan akan tercipta dialog konstruktif antara pemerintah, perusahaan aplikasi, dan pengemudi ojol guna menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• Persyaratan THR yang rumit: Para pengemudi mengeluhkan persyaratan THR yang terlalu rumit dan menyulitkan.
• Jumlah Pengemudi yang Besar: Jumlah pengemudi yang berhak atas THR sangat banyak, sehingga menjadi beban besar bagi perusahaan aplikasi.
• Peran Pemerintah yang Krusial: Pemerintah diharapkan untuk menjadi mediator dan pengawas agar perusahaan aplikasi memenuhi kewajibannya.
• Sanksi bagi Perusahaan: Usulan penerapan sanksi tegas bagi perusahaan aplikasi yang tidak memberikan THR.
• Kesejahteraan Pengemudi Ojol: Permasalahan ini menyoroti pentingnya perlindungan dan kepastian hak-hak pekerja di sektor ekonomi digital.