Mantan KSAD Tyasno Sudarto Desak Pemakzulan Wakil Presiden Gibran

Jakarta - Nama Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto mencuat ke publik setelah menandatangani surat yang menyerukan proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut, yang diajukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI), telah sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diteruskan kepada pimpinan dewan.

Langkah ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang sosok Tyasno Sudarto dan latar belakangnya. Berikut ulasan singkat mengenai profil mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut.

Profil Singkat Tyasno Sudarto

Tyasno Sudarto lahir di Magelang, Jawa Tengah, pada 14 November 1948. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) pada tahun 1970. Sepanjang karirnya di militer, Tyasno menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk:

• Komandan Peleton (Danton) Dam V/Jaya (1971–1972)
• Wakil Komandan Kompi (Wadanki) B Yonif 201/Jaya Yudha (1972)
• Komandan Kompi (Danki) A Yonif 201/Jaya Yudha (1972–1973)
• Komandan Rayon Militer (Danramil) Tebet Dim 0504/Jakarta Selatan (1973–1974)
• Ajudan Menteri Dalam Negeri (ADC Mendagri) (1974–1975)
• Perwira Urusan Rayon Militer Komando Urusan Personalia Staf Umum 5/Teritorial (Pauryah Ramilku Pers SU 5/Ter) (1975–1977)
• Wakil Komandan Batalyon Infanteri (Wadan Yonif) 201/Jaya Yudha (1977–1979)
• Perwira Pengganti Sementara (Pgs.) Kepala Seksi 5 Brigade Infanteri (Brigif) 1/Jaya Yudha (1979–1983)
• Guru Militer (Gumil) Golongan VI Pusat Infanteri (Pusif) (1983)
• Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 202/Taji Malela (1983–1984)
• Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 323/Buaya Putih (1984–1986)
• Perwira Pembantu Madya Latihan Staf Operasi (Pabandya Lat Sops) Kostrad (1986)
• Departemen Olah Yudha Komando Latihan Gabungan (Kolatgab) ABRI (1986–1988)
• Wakil Asisten Operasi (Waasops) Kasdivif 2/Kostrad (1988)
• Wakil Asisten Operasi (Waasops) Kasdivif 1/Kostrad (1988–1989)
• Kepala Staf Brigade Infanteri (Kasbrigif) 13/Galuh (1989–1994)
• Asisten Sosial Politik (As Sospol) Kasdam Jaya (1994–1995)
• Direktur C Badan Intelijen ABRI (Dir C BIA) (1995–1996)
• Asisten Perencanaan (Asrena) Kasad (1996–1998)
• Panglima Daerah Militer (Pangdam) IV/Diponegoro (1998–1999)
• Kepala Badan Intelijen Strategis (Ka BAIS) TNI (1999)
• Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) (1999–2000)

Tyasno Sudarto menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro sebelum dipromosikan menjadi Kepala BAIS TNI pada tahun 1999. Puncak karirnya di militer adalah ketika ia menjabat sebagai KSAD dari 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000, di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Seruan Pemakzulan

Surat yang ditandatangani oleh Tyasno Sudarto bersama dengan Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, secara eksplisit meminta MPR dan DPR untuk segera memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. DPR sendiri telah mengonfirmasi penerimaan surat tersebut dan menyerahkannya kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti.

Seruan pemakzulan ini menjadi sorotan utama, mengingat Tyasno Sudarto adalah mantan KSAD yang memiliki pengalaman dan jaringan luas di kalangan militer dan pemerintahan. Perkembangan lebih lanjut terkait surat ini akan menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu mendatang.