Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menimbang urgensi pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog di tengah dinamika harga beras, khususnya di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Menteri Pertanian (Mentan) menekankan perlunya kehati-hatian dalam mengambil keputusan, mengingat dampaknya terhadap harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani.

Mentan menjelaskan bahwa meskipun terdapat kenaikan harga beras di PIBC, situasinya masih dalam batas kendali. Intervensi pasar melalui SPHP, jika dilakukan terburu-buru, dikhawatirkan justru akan menekan harga GKP, merugikan petani yang baru saja memasuki masa panen. Prioritas saat ini, menurut Mentan, adalah menuntaskan dugaan praktik mafia beras di PIBC yang disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab fluktuasi harga.

"Kita lihat keadaan, kalau itu tidak mendesak jangan dulu, kenapa SPHP itu bisa memukul harga, memukul balik ke petaninya, tetapi kalau dibutuhkan, nah kita selesaikan dulu Cipinang (mafia beras)," tegas Mentan di kediamannya, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).

Sebelumnya, pemerintah telah menghentikan program SPHP dan bantuan sosial (bansos) beras sejak Februari lalu. Langkah ini diambil dengan pertimbangan bahwa keberlanjutan program tersebut dapat menekan harga beras, sementara sekitar 40% harga GKP masih berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram.

"Harga kami cek di lapangan bersama Perum Bulog, masih ada 40 persen di bawah HPP. Begitu kita keluarkan SPHP, terpukul lagi, ini turun. Lihat data BPS (Badan Pusat Statistik), (harga) beras turun kan? Yang baru-baru dirilis. Coba cek, (harga) turun," ungkap Mentan beberapa waktu lalu.

Saat ini, Indonesia tengah memasuki musim kemarau. Pemerintah berupaya menjaga harga GKP agar tetap berada di atas HPP, sehingga petani dapat memperoleh keuntungan yang wajar.

"Yang berada di garis HPP dan di atas HPP itu totalnya kalau tidak salah 60 persen. Ini masih signifikan. Ini yang harus kita angkat," jelas Mentan.

Mentan berharap agar seluruh harga GKP dapat berada di atas HPP, sehingga kesejahteraan petani dapat terjamin. Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga beras dan GKP, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi kepentingan petani.