Pemerintah Daerah (Pemda) kini memiliki lampu hijau untuk menyelenggarakan rapat dan pertemuan penting di hotel serta restoran. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak serta merta melarang kegiatan yang dianggap krusial untuk dilakukan di sektor hospitality tersebut. Penegasan ini disampaikan di tengah upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah dan mendukung keberlangsungan usaha di sektor pariwisata.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mendagri menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi anggaran dan dukungan terhadap sektor perhotelan dan restoran. Acara yang bertemakan 'Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia' menjadi wadah penyampaian arahan strategis terkait pembangunan daerah.

Menurut Mendagri, pemanfaatan hotel dan restoran untuk kegiatan Pemda diperbolehkan asalkan dilakukan secara proporsional dan memberikan manfaat nyata. Langkah ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi sektor hospitality yang sempat terpuruk akibat pandemi. Mendagri juga mengungkapkan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, memberikan arahan langsung terkait pentingnya menjaga keberlangsungan usaha perhotelan dan restoran di tengah upaya efisiensi anggaran.

Meskipun efisiensi anggaran tetap menjadi prioritas, Mendagri mengingatkan agar Pemda tidak sepenuhnya menghilangkan alokasi anggaran untuk kegiatan di hotel dan restoran. Beliau menyarankan agar Pemda dapat menyasar hotel dan restoran yang kondisinya kurang baik, sehingga bantuan melalui kegiatan Pemda dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kelangsungan usaha mereka.

Mendagri menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran penting dalam meningkatkan peredaran uang di masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor swasta. Dengan memberikan kesempatan kepada hotel dan restoran untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pemda, diharapkan sektor swasta dapat kembali bergairah dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah.

Berikut adalah beberapa poin penting yang ditekankan Mendagri:

• Proporsionalitas: Penggunaan hotel dan restoran untuk kegiatan Pemda harus dilakukan secara proporsional dan bermanfaat.
• Dukungan: Prioritaskan hotel dan restoran yang membutuhkan dukungan untuk menjaga kelangsungan usaha.
• Stimulus Ekonomi: APBD berperan penting dalam meningkatkan peredaran uang dan mendorong pertumbuhan sektor swasta.

Dengan kebijakan ini, diharapkan Pemda dapat menjalankan kegiatan pemerintahan secara efektif sekaligus memberikan kontribusi positif bagi sektor hospitality dan perekonomian daerah secara keseluruhan.