Pemerintah Indonesia memiliki ambisi besar dalam diversifikasi energi, dengan menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berkapasitas total 35 Gigawatt (GW) pada tahun 2060. Proyek ambisius ini merupakan bagian integral dari Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa target ini mencakup pembangunan sekitar 30 unit PLTN berbasis darat. Menurutnya, energi nuklir merupakan solusi yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan beban dasar (base load) dalam sistem kelistrikan, sejalan dengan upaya pengembangan energi terbarukan.

Pengembangan PLTN juga menjadi fokus dalam Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025-2034. Dalam rancangan tersebut, dua lokasi potensial telah diidentifikasi sebagai lokasi awal pembangunan PLTN, yaitu Pulau Sumatera dan Kalimantan. Masing-masing lokasi direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 250 Megawatt (MW), dengan memanfaatkan sistem grid yang telah tersedia.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menargetkan agar PLTN dapat terhubung ke jaringan listrik (on-grid) pada tahun 2032. Untuk mewujudkan target ini, Kementerian ESDM aktif berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk dalam pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), sebuah organisasi yang bertugas melaksanakan program energi nuklir.

Eniya Listiani Dewi menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk mendukung pengembangan energi nuklir. Kebutuhan SDM meliputi tenaga ahli di bidang operasional, keamanan, dan mitigasi risiko. Pengalaman dari insiden Chernobyl dan Fukushima menjadi pelajaran berharga untuk memastikan standar keselamatan yang tinggi dalam pengembangan PLTN.

Indonesia berkomitmen untuk mengadopsi standar keselamatan terbaru dan terbaik dalam pengembangan PLTN, dengan belajar dari pengalaman internasional dan menerapkan praktik terbaik dalam manajemen risiko. Selain itu, sosialisasi yang masif kepada masyarakat juga menjadi prioritas untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap energi nuklir.