Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan perhatian khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menunjukkan angka negatif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi NTB tercatat minus 1,47 persen. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat pentingnya stabilitas ekonomi daerah sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Tito Karnavian menyampaikan keprihatinannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi NTB. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang negatif di suatu daerah dapat berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Menurut Tito, salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya pertumbuhan ekonomi NTB adalah belum selesainya pengembangan smelter di Pulau Sumbawa. Selain itu, ketergantungan NTB pada sektor pertambangan juga menjadi perhatian, terutama terkait dengan kebijakan yang melarang ekspor konsentrat tambang untuk hilirisasi.

Menyikapi situasi ini, Mendagri berjanji akan berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencari solusi terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan smelter. Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi agar NTB tidak terlalu bergantung pada sektor pertambangan.

Dalam Musrenbang tersebut, Tito Karnavian juga menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota di NTB. Ia mengimbau pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah untuk segera mengambil langkah-langkah perbaikan. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya pengendalian inflasi sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat.

Inflasi, menurut Tito, dapat membebani masyarakat karena menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Ia mengutip survei yang menunjukkan bahwa biaya hidup dan gaji menjadi persoalan utama bagi masyarakat Indonesia, diikuti oleh isu ketersediaan lapangan kerja.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa Musrenbang bertujuan untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak dalam penyusunan RPJMD dan RKPD. Ia juga menyebutkan sejumlah sektor unggulan NTB yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan energi.

Iqbal mengakui bahwa sektor pertambangan masih menjadi andalan utama dalam pertumbuhan ekonomi NTB. Namun, ia berharap ke depan dapat melakukan diversifikasi agar kontribusi sektor lain dapat meningkat.

Musrenbang tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota DPD RI, Ketua DPRD NTB, Wakil Menteri PPN/Bappenas, jajaran Forkopimda Provinsi NTB, serta para bupati dan wali kota se-NTB. Diharapkan melalui sinergi dan kolaborasi, NTB dapat mengatasi tantangan ekonomi dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut sektor unggulan Provinsi NTB:

• Pertanian dan perkebunan
• Peternakan
• Perikanan
• Pariwisata
• Pertambangan energi