Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menyuarakan kekhawatiran mendalam terkait kondisi jalan yang rusak parah di wilayah perbatasan. Kerusakan infrastruktur ini dikhawatirkan dapat mengikis rasa nasionalisme masyarakat setempat.

Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Ryan Antoni, secara khusus menyoroti kondisi jalan Long Umung-Pa Rayeh di Kecamatan Krayan Timur. Ruas jalan sepanjang 7 kilometer ini, yang berstatus sebagai aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, telah lama terabaikan. Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam, terutama karena Krayan Timur merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

"Perbaikan jalan ini sebenarnya tidaklah rumit jika ada kemauan serius dari pemerintah provinsi. Peningkatan kualitas jalan, setidaknya hingga tahap agregat, akan sangat membantu mobilitas warga dan barang," ujar Ryan.

Menurut Ryan, kondisi jalan yang memprihatinkan ini telah menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat. Bahkan, muncul wacana untuk memboikot perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia sebagai bentuk protes atas kurangnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur di wilayah mereka. Ryan memahami wacana ini sebagai ekspresi kekecewaan atas minimnya aksesibilitas dan konektivitas di Dataran Tinggi Krayan.

"Perayaan HUT RI di Krayan biasanya dirayakan dengan meriah, bahkan selama sebulan penuh, sebagai wujud syukur atas kemerdekaan dan bagian dari tradisi masyarakat. Namun, kemerdekaan yang dirayakan setiap bulan Agustus seharusnya membawa dampak positif bagi kesejahteraan warga, terutama di wilayah perbatasan," jelasnya.

Ryan menegaskan bahwa kondisi jalan yang rusak membuat warga perbatasan merasa belum sepenuhnya merdeka. Ia khawatir hal ini dapat melemahkan rasa nasionalisme dan bahkan mendorong eksodus warga ke negara tetangga untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

"Ini dapat menjadi preseden buruk bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menurunkan harga diri bangsa," tegas Ryan.

Ia mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk segera mengambil tindakan nyata dalam memperbaiki infrastruktur jalan di Krayan Timur. Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga kepercayaan dan rasa nasionalisme warga perbatasan.

Kondisi infrastruktur yang memprihatinkan di wilayah perbatasan bukan hanya sekadar masalah teknis, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap aspek sosial dan politik. Perbaikan jalan bukan hanya tentang meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas, tetapi juga tentang menjaga keutuhan NKRI dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Pemerintah daerah dan pusat perlu bersinergi untuk mengatasi permasalahan ini agar tidak berdampak lebih buruk di kemudian hari.

Upaya perbaikan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan memerlukan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan agar proyek perbaikan jalan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa proyek perbaikan jalan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel agar tidak terjadi penyimpangan atau korupsi.