Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas jual beli hewan kurban seperti sapi, kambing, dan domba mengalami peningkatan signifikan. Pertanyaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi ini pun mencuat di kalangan masyarakat.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi resmi terkait hal tersebut. Melalui akun Instagram resminya, Ditjen Pajak menyatakan bahwa transaksi jual beli hewan kurban dibebaskan dari PPN. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban.

"Atas impor dan/penyerahan hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan ternak lainnya diberikan fasilitas PPN Dibebaskan," demikian pernyataan resmi dari Ditjen Pajak.

Kendati demikian, pembebasan PPN ini tidak berlaku secara otomatis. Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar transaksi hewan kurban dapat menikmati fasilitas ini. Persyaratan tersebut meliputi:

• Kondisi Kesehatan: Hewan ternak harus dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit.
• Kemampuan Reproduksi: Hewan ternak harus memiliki organ dan kemampuan reproduksi yang baik (khusus untuk hewan yang memenuhi syarat reproduksi).
• Usia: Hewan ternak berusia antara 2 hingga 4 tahun, tergantung pada jenis ternaknya.
• Kondisi Fisik: Hewan ternak terbebas dari cacat genetik maupun fisik yang signifikan.
• Sertifikasi: Persyaratan kesehatan dan usia hewan harus dibuktikan dengan sertifikat yang valid.

Untuk hewan ternak yang diimpor, pembebasan PPN hanya berlaku jika disertai dengan sertifikat kesehatan hewan yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal impor, serta sertifikat asal ternak yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di negara asal impor. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan kesehatan hewan ternak yang masuk ke Indonesia.

Sementara itu, untuk hewan ternak yang berasal dari dalam negeri, diperlukan sertifikat veteriner yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner di tingkat kabupaten/kota atau provinsi tempat asal hewan ternak tersebut. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa hewan tersebut telah memenuhi standar kesehatan dan kelayakan yang ditetapkan.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan ibadah kurban dengan tenang dan tanpa kekhawatiran terkait pengenaan PPN. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan kemudahan dan dukungan bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan.