Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan penjelasan mendalam mengenai permasalahan visa haji furoda yang tidak diterbitkan pada tahun 2025. Penjelasan ini muncul di tengah kebingungan dan kekecewaan sejumlah calon jemaah haji yang berharap dapat menunaikan ibadah haji melalui jalur non-kuota ini.

Menurut Menteri Agama, Pemerintah Arab Saudi tengah melakukan pembenahan signifikan dalam penyelenggaraan ibadah haji, yang berdampak pada penerbitan berbagai aturan baru. Aturan-aturan ini bertujuan untuk menertibkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan haji secara keseluruhan. Implikasi dari perubahan regulasi ini adalah proses pengurusan visa haji menjadi lebih ketat dan terstruktur.

"Sejak awal, kami telah menginformasikan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini akan berbeda karena adanya banyak regulasi baru dari Arab Saudi yang bertujuan untuk menertibkan proses haji," ujar Nasaruddin Umar di Makkah, Rabu (4/6/2025).

Lebih lanjut, Menteri Agama menjelaskan bahwa pengurusan visa haji furoda umumnya dilakukan oleh agen-agen yang bekerja sama langsung dengan pihak berwenang di Arab Saudi. Oleh karena itu, penyelesaian masalah terkait visa furoda ini juga menjadi tanggung jawab agen penyelenggara haji tersebut.

Beliau menyarankan agar calon jemaah haji furoda segera bergabung dengan kelompok jemaah haji khusus. Dengan bergabung dalam kelompok haji khusus, proses administrasi dan pengaturan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterlambatan dalam pengajuan, terutama jika dilakukan pada menit-menit terakhir, akan menyebabkan sistem komputerisasi menutup akses pengajuan visa, sehingga permohonan tidak dapat diproses.

"Jika memang ada yang ingin melaksanakan haji furoda, segeralah bergabung dengan jemaah haji khusus. Dari sana, mereka dapat mengatur segala sesuatunya. Namun, jika terlambat, apalagi jika pengajuan baru dilakukan pada menit-menit terakhir, sistem komputer akan menutup akses. Jika komputer sudah tertutup, maka tidak ada lagi yang bisa mengaksesnya," tegasnya.

Menteri Agama menekankan bahwa masalah ini sering terjadi di Indonesia, di mana banyak calon jemaah haji terlambat dalam mengurus visa. Beliau mengingatkan bahwa urusan visa haji merupakan kewenangan Pemerintah Arab Saudi dan harus dihormati. Perubahan regulasi yang diterapkan oleh Arab Saudi pada tahun ini sangat signifikan, sehingga penting bagi semua pihak untuk memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

"Inilah yang sering terjadi di Indonesia. Banyak dari kita yang terlambat. Sistem komputer di pusat sudah tertutup, dan hanya otoritas tertinggi yang dapat membukanya. Tahun ini, Arab Saudi menerapkan banyak sekali peraturan baru," tambahnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai nasib uang yang telah dibayarkan kepada agen pengurusan visa furoda, Menteri Agama menyatakan bahwa pengembalian dana tersebut sangat bergantung pada kebijakan organizer, baik yang berada di Tanah Suci maupun agen-agen di Indonesia. Dalam era globalisasi ini, transaksi keuangan dapat dilakukan dengan mudah secara internasional, sehingga proses pengembalian dana seharusnya dapat difasilitasi dengan baik.

"Mengenai pengembalian uang, menurut saya, hal itu tergantung pada organizer, baik di Tanah Suci maupun agen-agen di negara kita. Dunia saat ini sangat global, transaksi internasional dapat dilakukan dengan sangat mudah," pungkasnya.

Implikasi dari pembatalan visa haji furoda ini adalah perlunya peningkatan sosialisasi dan pemahaman mengenai regulasi haji yang berlaku. Calon jemaah haji perlu lebih berhati-hati dalam memilih agen perjalanan haji dan memastikan bahwa agen tersebut memiliki reputasi yang baik dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Selain itu, penting bagi calon jemaah haji untuk mempersiapkan segala persyaratan administrasi dengan baik dan mengajukan permohonan visa jauh-jauh hari sebelum keberangkatan.

• Daftar hal yang perlu diperhatikan calon jemaah haji:
• Memastikan agen perjalanan haji terpercaya.
• Mempersiapkan dokumen persyaratan dengan lengkap.
• Mengajukan visa jauh hari sebelum keberangkatan.
• Memahami regulasi haji yang berlaku.
• Bergabung dengan kelompok haji khusus untuk kemudahan administrasi.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi terus dilakukan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh jemaah haji Indonesia.