Menteri Agama, Nasaruddin Umar, memberikan penjelasan terkait permasalahan visa haji furoda yang menyebabkan sejumlah calon jemaah, termasuk beberapa tokoh publik, gagal berangkat pada musim haji tahun ini. Pernyataan ini disampaikan di tengah sorotan publik mengenai isu tersebut.

Menurut Nasaruddin, kendala ini merupakan dampak dari penataan ulang sistem penyelenggaraan haji oleh pemerintah Arab Saudi. Otoritas Saudi menerapkan serangkaian regulasi baru yang bertujuan untuk menertibkan dan meningkatkan efisiensi proses haji.

"Sejak awal, kami telah mengantisipasi bahwa penyelenggaraan haji tahun ini akan berbeda signifikan karena adanya peraturan baru dari Arab Saudi yang bertujuan untuk menertibkan pelaksanaan haji," ungkap Nasaruddin di Makkah, seperti dilansir berbagai sumber.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa pengurusan visa haji furoda dilakukan oleh agen-agen yang bekerja sama langsung dengan pihak berwenang di Saudi. Oleh karena itu, penyelesaian masalah terkait visa ini menjadi tanggung jawab penyelenggara haji furoda.

"Bagi calon jemaah yang berencana melaksanakan haji furoda, disarankan untuk segera bergabung dengan kelompok haji khusus agar prosesnya lebih terkoordinasi. Keterlambatan pengajuan, terutama jika dilakukan pada menit-menit terakhir, berpotensi menyebabkan penolakan karena sistem komputer telah ditutup. Akses untuk membuka kembali sistem hanya dimiliki oleh otoritas tertinggi Saudi," jelasnya.

Nasaruddin mengakui bahwa banyak calon jemaah haji yang gagal berangkat karena terkendala visa haji furoda. Ia menekankan bahwa keputusan terkait visa sepenuhnya berada di tangan pemerintah Saudi dan harus dihormati.

"Keterlambatan pengajuan menjadi masalah utama bagi banyak calon jemaah haji di Indonesia. Sistem di pusat (Saudi) telah ditutup, dan hanya otoritas tertinggi yang memiliki wewenang untuk membukanya kembali. Pemerintah Saudi menerapkan banyak peraturan baru tahun ini," tegasnya.

Mengenai pengembalian dana bagi calon jemaah yang gagal berangkat, Menag menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kesepakatan antara jemaah dan penyelenggara haji, baik di Tanah Suci maupun di Indonesia. Transaksi keuangan lintas negara dapat dilakukan dengan mudah di era globalisasi ini.

Secara ringkas, Menag menekankan pentingnya mematuhi regulasi baru yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji. Keterlambatan pengajuan visa dan kurangnya koordinasi dengan penyelenggara haji khusus menjadi faktor utama penyebab gagalnya keberangkatan haji furoda bagi sebagian calon jemaah. Pemerintah Indonesia akan terus berupaya untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah Saudi agar proses haji dapat berjalan lancar dan tertib di masa mendatang.

Poin-poin penting yang perlu dicatat:

• Regulasi Baru Saudi: Penyelenggaraan haji tahun ini dipengaruhi oleh regulasi baru yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi.
• Tanggung Jawab Penyelenggara Furoda: Pengurusan dan penyelesaian masalah visa haji furoda berada di tangan agen dan penyelenggara haji furoda.
• Keterlambatan Pengajuan: Keterlambatan pengajuan visa menjadi penyebab utama gagalnya keberangkatan haji furoda.
• Keputusan Otoritas Saudi: Keputusan terkait visa haji sepenuhnya berada di tangan pemerintah Arab Saudi.
• Pengembalian Dana: Pengembalian dana bagi calon jemaah yang gagal berangkat merupakan kesepakatan antara jemaah dan penyelenggara haji.