DPRD DKI Jakarta Mendorong Prioritas Warga Lokal dalam Perekrutan Tenaga Kerja

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, dari Fraksi PKS, menyoroti tingginya antusiasme pencari kerja pada job fair di wilayah Jabodetabek. Menyikapi fenomena ini, Taufik mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengeluarkan regulasi yang memprioritaskan perekrutan tenaga kerja dari kalangan warga sekitar, atau yang dikenal dengan istilah "anak kampung sini" (Akamsi), khususnya pada perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Menurut saya, perlu ada aturan atau semacam peraturan daerah (Perda), khususnya untuk perusahaan-perusahaan BUMD. Mereka harus diwajibkan untuk mengakomodasi pekerja, terutama yang berasal dari Jakarta. Jangan ragu untuk mengutamakan Akamsi," ujar Taufik kepada awak media.

Legislator tersebut mencontohkan, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan industri seperti Cakung, Dharmajaya, Jakarta Industrial Estate, dan Pulo Gadung, seharusnya lebih banyak menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitarnya. Hal ini dinilai akan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan mengurangi angka pengangguran di wilayah tersebut.

Taufik juga meminta Pemprov DKI Jakarta, melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta dalam upaya memprioritaskan perekrutan warga sekitar. Selain itu, ia mendorong perusahaan-perusahaan untuk membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

"Perusahaan-perusahaan tersebut perlu diajak bekerja sama oleh Dinas Tenaga Kerja atau BUMD Jakarta, dan semacam diwajibkan untuk membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat Jakarta, termasuk penyandang disabilitas. Meskipun penyandang disabilitas memerlukan penanganan khusus, saya melihat sudah banyak jenis pekerjaan yang dapat diakses oleh mereka," paparnya.

Taufik menyinggung keberadaan puluhan perusahaan BUMD di DKI Jakarta. Menurutnya, perusahaan-perusahaan ini memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja dari wilayah sekitar. Ia menekankan pentingnya memulai inisiatif ini dari BUMD agar menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain.

"Di Jakarta ini ada 22 atau 23 BUMD dan perusahaan patungan. Mari kita mulai dari situ, bagaimana caranya agar mereka menyerap tenaga kerja dari daerahnya sendiri atau dari Jakarta sendiri," kata Taufik.

Lebih lanjut, Taufik mendorong pemerintah untuk secara intensif meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para calon pekerja. Hal ini bertujuan agar penyaluran tenaga kerja dapat lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ia menekankan pentingnya pelatihan dan standarisasi keahlian bagi para pencari kerja.

"Tentu saja diperlukan pelatihan atau penyetaraan, standarisasi, dan peningkatan keahlian dari para pencari kerja. Ini adalah tugas pemerintah, tugas Dinas Tenaga Kerja atau dinas lainnya, untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan di Jakarta, tidak hanya BUMD, tetapi juga perusahaan lain. Harus ada link and match yang didukung penuh oleh pemerintah," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, juga menanggapi fenomena membeludaknya pencari kerja di job fair 'Bekasi Pasti Kerja'. Pramono menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin job fair dipublikasikan secara berlebihan.

"Untuk urusan job fair, kami menanganinya secara serius. Kenapa kami tidak mempublikasikan dalam skala yang terlalu besar? Karena kami ingin orang yang datang adalah mereka yang memiliki kapasitas yang dibutuhkan, link and match sudah terjadi, dan beberapa sudah bisa langsung bekerja," kata Pramono.

Pramono menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Namun, ia menginginkan agar pekerjaan yang dibuka sesuai dengan kemampuan pelamar, sehingga publikasi yang berlebihan tidak diperlukan.