Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyoroti pentingnya penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dalam setiap aktivitas industri ekstraktif di Indonesia, termasuk pertambangan.

Sorotan ini muncul seiring dengan meningkatnya kekhawatiran terkait ekspansi tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang berdekatan dengan Kawasan Wisata UNESCO Global Geopark (UGGp) Raja Ampat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Widiyanti Putri Wardhana, menekankan bahwa pembangunan industri ekstraktif harus selaras dengan pembangunan pariwisata, pelestarian ekologi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat.

Dalam pertemuan dengan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, di Jakarta, Widiyanti menyampaikan bahwa Kemenparekraf mencermati dengan serius isu pertambangan nikel di Raja Ampat. Aktivitas penambangan tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan pemerhati lingkungan, mengingat Raja Ampat merupakan destinasi pariwisata prioritas yang memiliki status UGGp, Kawasan Konservasi Perairan Nasional, dan Pusat Terumbu Karang Dunia.

"Setiap kegiatan pembangunan di kawasan Raja Ampat harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, menghormati ekosistem, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian," tegas Widiyanti.

Kemenparekraf berkomitmen untuk menjadikan Raja Ampat sebagai simbol pariwisata berkualitas yang berbasis pada konservasi, edukasi, partisipasi masyarakat, kualitas, dan keberlanjutan. Untuk itu, Kemenparekraf mendukung evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin pertambangan di wilayah sensitif, terutama yang beririsan dengan destinasi wisata konservasi.

Kementerian juga mendukung pendekatan whole of government dalam menyelaraskan kebijakan antara sektor pariwisata, lingkungan hidup, energi, dan mineral. Selain itu, forum dialog bersama kementerian terkait dianggap penting untuk memastikan keputusan yang diambil mempertimbangkan arah pembangunan pariwisata berkelanjutan. Kemenparekraf siap menyediakan data dan masukan berbasis perencanaan pariwisata dan pengalaman empiris, termasuk peran masyarakat lokal sebagai pelindung kawasan.

"Kami percaya bahwa kekuatan masa depan Raja Ampat terletak pada kelestarian laut, budaya, dan masyarakatnya. Inilah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya," ujar Widiyanti.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, juga menekankan pentingnya komitmen dari semua pihak dalam menjaga kelestarian Raja Ampat. Ia berharap destinasi Raja Ampat menjadi perhatian pemerintah pusat, sehingga dapat bersama-sama memastikan Raja Ampat menjadi kekayaan bukan hanya Indonesia, tetapi juga dunia.

Raja Ampat dikenal sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Oleh karena itu, investasi terbaik di Raja Ampat adalah investasi pada konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Sebelumnya, aksi protes terhadap proyek pertambangan dan hilirisasi nikel yang dinilai merusak lingkungan juga dilakukan oleh sejumlah aktivis dari Greenpeace Indonesia dan Papua dalam gelaran Indonesia Critical Minerals Conference 2025.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan nikel telah ditemukan di beberapa pulau di Raja Ampat, seperti Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran. Analisis Greenpeace menunjukkan bahwa aktivitas tambang tersebut telah menyebabkan kerusakan ekosistem hutan yang signifikan, dengan lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami telah dibabat habis.

Greenpeace juga mendokumentasikan bukti adanya limpasan tanah akibat aktivitas tambang yang menyebabkan sedimentasi di pesisir laut, yang berpotensi merusak terumbu karang dan ekosistem perairan di Raja Ampat.

Berikut adalah poin-poin penting yang disoroti dalam berita ini:

• Prinsip Pariwisata Berkelanjutan: Kemenparekraf mengingatkan pentingnya penerapan prinsip ini dalam setiap aktivitas industri ekstraktif.
• Kekhawatiran Tambang Nikel di Raja Ampat: Ekspansi tambang nikel di Raja Ampat menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap lingkungan dan pariwisata.
• Komitmen Kemenparekraf: Kemenparekraf berkomitmen menjadikan Raja Ampat sebagai simbol pariwisata berkualitas berbasis konservasi dan keberlanjutan.
• Dukungan Evaluasi Izin Tambang: Kemenparekraf mendukung evaluasi izin pertambangan di wilayah sensitif.
• Whole of Government Approach: Pemerintah diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan antar sektor.
• Peran Masyarakat Lokal: Masyarakat lokal dianggap sebagai pelindung kawasan Raja Ampat.
• Aksi Protes Greenpeace: Aksi protes menolak pertambangan nikel di Raja Ampat.
• Kerusakan Ekosistem: Aktivitas tambang nikel telah menyebabkan kerusakan ekosistem hutan dan sedimentasi di laut.