Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mempercepat penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Jalan Daerah (IJD). Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya permintaan pembangunan dan perbaikan jalan dari pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia.

Menteri PUPR, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa lebih dari 80% pemerintah daerah, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga yang menghubungkan antar wilayah, telah mengajukan permohonan terkait pembangunan jalan kepada Kementerian PUPR. Namun, realisasi pembangunan jalan-jalan tersebut masih terkendala menunggu finalisasi dan penerbitan Inpres.

"Kami belum dapat menindaklanjuti permintaan pembangunan jalan daerah karena masih menunggu keputusan final dalam bentuk Inpres," ujar Menteri Dody dalam keterangan persnya.

Menteri Dody menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Rancangan Inpres Jalan Daerah dan Inpres Infrastruktur Daerah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kementerian PUPR telah berupaya menyusun rancangan IJD sejak akhir tahun 2024 lalu, bekerja sama dengan Kemenko IPK. Bahkan, daftar prioritas jalan daerah yang akan ditangani juga sudah disiapkan. Namun, implementasi program ini masih memerlukan landasan hukum yang kuat, yakni melalui pengesahan formal dari pemerintah pusat.

Menko IPK AHY dalam sambutannya, menegaskan pentingnya infrastruktur sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Menurutnya, percepatan finalisasi Inpres IJD ini sangat krusial untuk mendukung berbagai sektor, termasuk swasembada pangan, energi, dan air, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Infrastruktur selalu menjadi tulang punggung berbagai sektor. Karena itu kami terus mengawal kementerian teknis, seperti Kementerian PU, agar bisa mempercepat keputusan penting seperti IJD," kata AHY.

Rancangan IJD kali ini memiliki keunggulan karena mengintegrasikan kebutuhan infrastruktur dasar dengan prioritas nasional di bidang pangan dan energi. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama dalam hal aksesibilitas dan distribusi hasil pertanian serta energi.

AHY juga mengapresiasi kolaborasi yang baik antar kementerian terkait dalam penyusunan rancangan IJD. Ia berharap agar proses administrasi dapat berjalan lancar sehingga pembangunan jalan daerah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. Turut hadir mendampingi Menteri Dody adalah Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang juga menjabat sebagai Plt Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Apri Artoto, serta Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri yang juga Plt Direktur Jalan Bebas Hambatan, Reiza Setiawan.