Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menjadi arena perdebatan sengit terkait konflik yang berkecamuk di Gaza. Setelah upaya resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan (DK) PBB menemui jalan buntu akibat veto Amerika Serikat, Palestina berencana membawa isu ini ke Majelis Umum PBB. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan yang dapat menghentikan konflik dan meringankan penderitaan warga sipil di Gaza.

Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyatakan komitmennya untuk menggalang dukungan di Majelis Umum. Ia menekankan urgensi situasi kemanusiaan di Gaza dan perlunya tindakan segera untuk mengakhiri kekerasan. Namun, langkah Palestina ini langsung mendapat reaksi keras dari Israel. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menilai upaya tersebut sebagai tindakan yang sia-sia dan tidak akan memberikan dampak positif bagi penyelesaian konflik.

Danon berpendapat bahwa resolusi Majelis Umum tidak akan efektif dalam memajukan bantuan kemanusiaan dan justru dapat merusak upaya-upaya yang telah dilakukan. Ia juga menuduh resolusi tersebut mengabaikan realitas politik yang kompleks dan condong pada agenda tertentu. Pernyataan ini mencerminkan pandangan Israel bahwa setiap resolusi harus mempertimbangkan hak Israel untuk membela diri.

Sebelumnya, DK PBB telah melakukan pemungutan suara terkait resolusi gencatan senjata di Gaza. Namun, resolusi tersebut gagal disahkan karena diveto oleh Amerika Serikat. Veto ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump sejak menjabat pada Januari lalu. Sikap AS ini sejalan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang menegaskan bahwa Washington tidak akan mendukung teks apa pun yang menyamakan Israel dengan Hamas atau mengabaikan hak Israel untuk membela diri.

Rancangan resolusi yang diajukan tersebut menyerukan:

• Gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza yang dihormati oleh semua pihak.
• Pembebasan segera, bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.
• Pencabutan semua pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Kegagalan resolusi di DK PBB dan rencana Palestina untuk membawa isu ini ke Majelis Umum menunjukkan betapa sulitnya mencapai kesepakatan damai dalam konflik Israel-Palestina. Perbedaan pandangan yang mendalam antara kedua belah pihak dan sikap negara-negara besar seperti Amerika Serikat menjadi tantangan utama dalam upaya mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.