Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution untuk menerapkan sistem lima hari sekolah bagi siswa SMA dan SMK memicu perdebatan di kalangan akademisi. Kebijakan yang bertujuan untuk menekan angka tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan aksi geng motor ini dinilai terburu-buru dan minim kajian mendalam.

Dr. Bakhrul Khair Amal, seorang akademisi dari Universitas Negeri Medan (Unimed), menyampaikan kritik pedas terhadap rencana tersebut. Ia mempertanyakan dasar keilmuan yang melandasi kebijakan ini. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya melakukan analisis mendalam, termasuk meneliti perspektif siswa, guru, dan orang tua sebelum mengambil keputusan.

"Kebijakan harus berbasis keilmuwan. Ada tidak analisis naskah akademiknya sebelum mengambil kebijakan? Ada tidak hasil penelitian dalam mengambil keputusan, misalnya bagaimana perspektif siswa, guru, dan orang tua?" ujar Bakhrul.

Bakhrul juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap kondisi fisik dan psikis siswa serta guru. Ia khawatir penambahan jam belajar akan menyebabkan kelelahan dan menurunkan kualitas pembelajaran. Jika alasan utama penerapan lima hari sekolah adalah untuk mengatasi masalah pelanggaran hukum, Bakhrul berpendapat bahwa penegakan hukum yang lebih efektif seharusnya menjadi prioritas utama.

"Jika jam di sekolah ditambah, maka kualitas belajar akan menurun. Siswa jadi lelah. Itu akan melelahkan pikiran," tegasnya.

Selain itu, Bakhrul menyayangkan kurangnya diskusi dengan komite sekolah dan pemangku kepentingan lainnya sebelum kebijakan ini diambil. Ia menilai tidak ada korelasi yang jelas antara kebijakan lima hari sekolah dengan penyelesaian masalah geng motor.

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Alexander Sinulingga, sebelumnya menjelaskan bahwa kebijakan lima hari sekolah ini akan diatur dalam peraturan gubernur (Pergub) yang saat ini masih dalam tahap penyusunan kajian teknis. Ia menjelaskan bahwa siswa akan bersekolah dari Senin hingga Jumat dengan penyesuaian jam belajar. Tujuan dari kebijakan ini adalah agar siswa memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga di akhir pekan, sehingga pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka dapat ditingkatkan dan kenakalan remaja dapat dicegah.

"Sabtu nantikan peserta didik itu full dekat dengan keluarga, ini selama ini menurut kami perlu. Selama ini, peserta didik itu waktunya lebih lama memang di sekolah, sedangkan dengan keluarga baru bisa ketemu malam hari," jelas Alex.

Kebijakan lima hari sekolah ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan tingkat kriminalitas di Sumatera Utara, termasuk tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan kejahatan geng motor. Namun, dengan adanya kritik dari kalangan akademisi, pemerintah daerah diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan melakukan kajian yang lebih komprehensif untuk memastikan efektivitas dan dampaknya bagi seluruh pihak terkait.